Monday, October 18, 2021
Home Info Halal Kriteria LHLN Jalin Kerja Sama dengan BPJPH

Kriteria LHLN Jalin Kerja Sama dengan BPJPH

KIBLATKU.COM – Sebagai Negara dengan penduduk muslim tertinggi duni, Indonesia belum menunjukat ‘taring’nya dalam industri halal dunia. Padahal, dari waktu ke waktu kebutuhan angka produk halal semakin meningkat. Maka, kerja sama internasional Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan keniscayaan yang harus dilaksanakan.

Kepala Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal, Sri Ilham Lubis, menyebutkan, regulasi JPH memberikan ketentuan yang mengatur pelaksanaan kerja sama internasional JPH. Pasal 119 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No.39 tahun 2021 menyatakan, kerja sama internasional dapat berbentuk pengembangan JPH, penilaian kesesuaian, dan/atau pengakuan sertifikat halal.

“Sesuai Pasal 122 PP 39 tahun 2021, kerja sama internasional berupa saling pengakuan sertifikat halal dilakukan dengan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat halal,” ungkapnya seperti dikutip kiblatku.com dari laman Kemenag, Senin (22/3).

Pada Pasal 123, lanjut Sri Ilham, diatur bahwa sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri tersebut dapat diterima sebagai pemenuhan sertifikat halal berdasarkan perjanjian saling keberterimaan sertifikat halal yang berlaku timbal balik. Perjanjian saling keberterimaan dimaksud dilakukan oleh BPJPH dengan LHLN.

“LHLN tersebut dibentuk oleh pemerintah atau lembaga keagamaan Islam yang diakui oleh negara setempat. LHLN tersebut diakreditasi oleh lembaga akreditasi di negara setempat yang telah memperoleh pengakuan dalam organisasi kerja sama akreditasi regional atau internasional,” urainya.

Menurut Sri Ilham, lembaga akreditasi di negara setempat merupakan lembaga yang telah melakukan kerja sama pengembangan skema saling pengakuan dan saling keberterimaan hasil penilaian kesesuaian. Akreditasi LHLN oleh lembaga akreditasi di negara setempat harus dilakukan sesuai dengan standar halal Indonesia yang ditetapkan oleh BPJPH. 

Berikut 10 kriteria yang harus dipenuhi LHLN untuk melakukan kerja sama dengan BPJPH. 
1. Struktur Organisasi, 
2. Daftar Dewan Syariah, 
3. Daftar Auditor Halal & biografinya, 
4. Ruang Lingkup Inspeksi Produk Halal Berdasarkan Kompetensi dan Penilaian Akreditasi Keseuaian Halal, 
5. Bukti Pengakuan Negara setempat tentang keberadaan Lembaga Halal,

6. Bukti pengakuan Negara setempat sebagai Lembaga Keagamaan Islam, 
7. Bukti pengalaman kerja sama Lembaga Halal dengan berbagai negara/institusi, 
8. Bukti Sertifikat Halal dikeluarkan dan masih berlaku, 
9. Bukti Akreditasi dari Badan Standar Nasional (ISO 17065 dan Ketentuan Syariah), serta 
10. Bukti memiliki Laboratorium Kerjasama / terakreditasi oleh ISO 17025 dan memiliki alat PCR untuk identifikasi DNA & Gas Chromatography (GC) untuk penentuan kadar etanol.

RELATED ARTICLES

Polemik Pencatatan Nikah Siri, Ini Komentar Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta

KIBLATKU.COM - Polemik tentang pernikahan siri dapat ditulis di Kartu Keluarga (KK) menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Ini dipicu dari keberadaan Peraturan...

Yuk Daftar! Ada Sunatan Gratis untuk Warga Cisauk Kab Tangerang

KIBLATKU.COM - DKM Musala Nurul Amal bersama Mitra Khitan Modern dan Yayasan Lentera al-Qur'an Elhasani akan menggelar acara Maulid Nabi SAW 1443...

Demi Keadilan Nasional, DPR Usulkan RUU Ekonomi Syariah

KIBLATKU.COM - Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekonomi Syariah telah diusulkan menjadi Prolegnas (Program Legislasi Nasional) Prioritas Tahun 2022 oleh Fraksi PKS dan juga Komisi XI DPR RI....

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Polemik Pencatatan Nikah Siri, Ini Komentar Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta

KIBLATKU.COM - Polemik tentang pernikahan siri dapat ditulis di Kartu Keluarga (KK) menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Ini dipicu dari keberadaan Peraturan...

Yuk Daftar! Ada Sunatan Gratis untuk Warga Cisauk Kab Tangerang

KIBLATKU.COM - DKM Musala Nurul Amal bersama Mitra Khitan Modern dan Yayasan Lentera al-Qur'an Elhasani akan menggelar acara Maulid Nabi SAW 1443...

Demi Keadilan Nasional, DPR Usulkan RUU Ekonomi Syariah

KIBLATKU.COM - Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekonomi Syariah telah diusulkan menjadi Prolegnas (Program Legislasi Nasional) Prioritas Tahun 2022 oleh Fraksi PKS dan juga Komisi XI DPR RI....

PTKI Harus Responsif, Beri Solusi Masalah Bangsa

KIBLATKU.COM - Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi menggarisbawahi pentingnya peran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dalam merespon persoalan sosial keagamaan. Untuk...

Recent Comments