Ekonomi Islam Kolom

Asa Ekonomi Berbasis Syariah di Tengah Pandemi Covid-19

KIBLATKU.COM – Sejak awal bulan Maret tepatnya hari Senin tanggal 2, Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus COVID-19. Saat itu, Presiden Joko Widodo mengumumkan ada dua orang Indonesia (WNI)  positif terjangkit virus Corona usai melakukan kontak dengan seorang warga negara Jepang yang juga terinfeksi Corona.

Virus Corona benar-benar merubah dunia, tidak hanya dengan banyak korban yang meninggal, tetapi juga merubah keadaan ekonomi di seluruh dunia. Bahkan, sektor inilah yang (ekonomi) paling terdampak oleh wabah mematikan ini.

Pemerintah memang telah menetapkan anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp 75 triliun. Anggaran tersebut bagian dari alokasi dana Rp 405,1 triliun dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan. Namun, tetap saja dampak Covid-19 terhadap perekonomian nasional, masih sangat mencemaskan. Termasuk dampaknya terhadap kinerja industri keuangan syariah, mulai dari bank, baitul maal wa tamwil (lembaga keuangan mikro syariah), dan juga bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).

Oleh sebab itu, untuk meminimalisir keberlanjutan dampak Covid-19 tersebut, pemerintah akan merancang strategi pemulihan ekonomi secara menyeluruh, termasuk ekonomi syariah dalam rangka memasuki tatanan baru yang biasa disebut new normal. “Kita sedang menyiapkan agar pemulihan ekonomi dan keuangan juga harus menyentuh ekonomi dan keuangan syariah,” kata Wakil Presiden, Ma’ruf Amin dalam siaran telekonference bersama awak media, Senin (8/6/2020).

Peluang Ekonomi Syariah di Indonesia

Butuh waktu panjang untuk recovery dan kembali menjalankan berbagai program pembangunan yang kini praktis terhenti. Meski demikian, bukan pekerjaan mudah untuk mengembalikan efek yang sudah ditimbulkan. Namun, sedikit demi sedikit upaya pemulihan harus digalakkan untuk kemaslahatan bersama.

Salah satu upaya pemulihan dampak pandemi Covid-19 ini adalah penguatan Ekonomi berbasis syariah. Dengan ekonomi berbasis syariah, bisa berkontribusi menjadi sumber pertumbuhan dan meningkatkan struktur neraca transaksi berjalan. Sistem perekonomian syariah diyakini dapat menjadi alternatif meredam berbagai kelemahan yang ada dalam sistem perbankan konvensional. Pasalnya, sistem ekonomi syariah mempunyai daya resistansi yang kuat terhadap krisis keuangan global seperti sekarang.

“Konsep penguatan ekonomi berbasis syariah perlu didorong sebagai upaya nyata pemulihan dampak Covid-19,” kata Muhammad Rapsel Ali selaku Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem).

Dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia harusnya menjadi pelopor ekonomi syariah dunia. Faktanya, Indonesia masih jauh tertinggal, bahkan dari negara yang tidak memiliki latar belakang budaya dan agama Islam. Aset perbankan syariah Indonesia masih berada di bawah negara seperti Inggris misalnya. Bahkan, Singapura dan Hongkong sangat berambisi ingin menyematkan titel pusat keuangan dan perbankan Islam di Asia Pasifik.

Makanya, ide merger bank-bank syariah menjadi satu Bank Syariah BUMN harus kembali digaungkan. Dengan setiap bank mengembangkan konsep syariah secara parsial seperti sekarang, tak mampu menjadi kekuatan besar dengan modal besar untuk bersaing dengan bank konvensional. “Harus ada holding yang menaungi. Tak perlu banyak, tapi cukup satu, Bank Syariah Indonesia. Ini kekuatan besar yang langsung mengangkat Indonesia sebagai kekuatan baru ekonomi syariah di dunia,” terangnya.

Relaksasi Kebijakan Ekonomi

Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan relaksasi untuk bank perkreditan rakyat (BPR) dan BPR syariah sebagai bagian dari stimulus lanjutan untuk industri perbankan di tengah pelemahan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK Anto Prabowo menyatakan, ada 4 poin relaksasi yang diberikan untuk BPR-BPRS.

Pertama, BPR dan BPRS dapat membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) umum kurang dari 0,5% (nol koma lima persen) atau tidak membentuk PPAP umum untuk aset produktif dengan kualitas lancar berupa penempatan pada bank lain dan kredit atau pembiayaan dengan kualitas lancar untuk laporan bulanan sejak posisi April 2020.

Kedua, penyediaan dana dalam bentuk Penempatan Dana antarbank (PDAB) untuk penanggulangan permasalahan likuiditas pada BPR dan BPRS dikecualikan dari ketentuan batas maksimum penyaluran kredit (BMPK) atau batas maksimum penyaluran dana (BMPD), maksimal 30% (tiga puluh persen) dari modal BPR-BPRS, untuk seluruh pihak terkait dan tidak terkait. Relaksasi ketentuan ini berlaku sampai dengan 31 Maret 2021.

Ketiga, perhitungan agunan yang diambil alih (AYDA) berdasarkan jangka waktu kepemilikan dapat dihentikan sementara sampai dengan 31 Maret 2021. Selanjutnya BPR/BPRS dapat menggunakan persentase nilai AYDA posisi 31 Maret 2020 sebagai faktor pengurang modal inti dan diharapkan dapat membantu bank memperkuat permodalan yang disebabkan kerugian sebagai dampak Covid-19.

Keempat, BPR dan BPRS dapat menyediakan dana pendidikan, pelatihan dan pengembangan SDM tahun 2020 kurang dari 5 persen dari realisasi biaya SDM tahun sebelumnya.[]

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *