Thursday, October 28, 2021
Home Blog

UIN Jakarta Raih Predikat Perguruan Tinggi Menuju Informatif

0

KIBLATKU.COM – Komisi Informasi Pusat (KIP) menggelar Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2021. Dalam acara yang disiarkan secara daring tersebut, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN Syahid Jakarta) mendapat predikat Perguruan Tinggi Menuju Informatif. 

“Alhamdulillah berdasarkan monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan KIP, UIN Syahid berhasil memperoleh predikat  menuju informatif dengan nilai 82,09. Tahun lalu, predikat UIN Jakarta berstatus cukup informatif. Jadi peningkatan status ini perlu disyukuri dan diapresiasi, ungkap Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Amany Lubis, Selasa (26/10/2021).

Ketua KIP Gede Narayana menuturkan KIP secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap badan publik. Ini dilakukan KIP untuk menilai tingkat kepatuhan badan publik terhadap pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Anugerah Keterbukaan Informasi Publik digelar bertujuan agar termotivasinya badan publik dalam melaksanakan UU keterbukaan informasi publik,” ungkap Gede Narayana. 

Adapun kategori badan publik berdasarkan keterbukaan informasi yang dilakukan, dibagi sebagai berikut:

1. Informatif, bernilai 90-100, 
2. Menuju Informatif, bernilai 80-89,9,
3. Cukup Informatif, bernilai 60-79,9 (termasuk rendah keterbukaan informasinya), 
4. Kurang Informatif (40-59,9), dan 
5. Tidak Informatif (0-39,9).

BPJPH Dorong Terbentuknya Lebih Banyak Lembaga Pemeriksa Halal

0

KIBLATKU.COM – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag Muhammad Aqil Irham mengatakan pihaknya terus mendorong lahirnya Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di Indonesia. Hal itu dimaksudkan untuk semakin mendekatkan layanan Jaminan Produk Halal (JPH) kepada masyarakat yang tersebar di tanah air.

“Saat ini sudah ada tiga LPH, dan BPJPH terus mendorong penambahan jumlah LPH yang diharapkan akan mendekatkan layanan kepada sebaran pelaku usaha di setiap daerah, di setiap provinsi dan juga kabupaten/kota di Indonesia,” kata Aqil Irham saat membuka Pelatihan Auditor Halal yang diadakan oleh Halal Institute secara virtual di Jakarta, Rabu (27/10/2021).

“Dengan semakin banyaknya jumlah LPH yang ada, maka tentu harus ada lebih banyak lagi auditor halal yang tersedia juga,” lanjut Aqil Irham.

Auditor halal, lanjut Aqil Irham, adalah profesi kunci yang berada di dalam LPH. Auditor halal juga merupakan profesi yang musti dioptimalkan dengan sebaik-baiknya guna mendukung penyelenggaraan JPH di Indonesia.

“Ini tentu berita baik dan peluang bagi kita semua yang musti disambut secara proaktif dengan belajar untuk meningkatkan kompetensi sehingga auditor halal menjadi profesi yang semakin membanggakan di antara kita.” tambah Aqil Irham.

Aqil Irham juga menyampaikan apresiasinya kepada Halal Institute dan PT Surveyor Indonesia atas terselenggarakannya kegiatan pelatihan calon auditor halal tersebut. Pelatihan tersebut merupakan upaya untuk menambah ketersediaan SDM auditor halal yang dibutuhkan.

Untuk memperoleh sertifikat pelatihan auditor halal dan/atau sertifikat kompetensi auditor halal, calon auditor halal harus mengikuti pelatihan auditor halal dan/atau sertifikasi kompetensi auditor halal. Pelatihan auditor halal dilaksanakan oreh BPJPH, perguruan tinggi, dan/atau lembaga pelatihan lain yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Saya juga mengimbau para peserta supaya serius dalam mengikuti pelatihan ini, agar nantinya semua peserta dapat lulus uji kompetensi, dan kemudian memperoleh sertifikat auditor halal lalu bisa mengabdi dan bekerja secara profesional di LPH,” imbuh Aqil Irham.

Aqil Irham juga memastikan agar sejumlah ketentuan regulasi terkait auditor halal dapat terpenuhi dalam penyelenggaraan pelatihan maupun pengangkatan auditor halal oleh LPH. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Pasal 40 ayat (1) mengatur bahwa pengangkatan auditor halal oleh LPH harus memenuhi sejumlah persyaratan: (a) warga negara Indonesia; (b) beragama Islam; (c) berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, kedokteran, tata boga, atau pertanian; (d) memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam; dan (e) mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan.

Pelatihan auditor halal diikuti 31 calon auditor halal yang berasal dari PT SI, perguruan tinggi, Halal Center Istiqlal, dan peserta mandiri. Sesuai jadwal, pelatihan auditor halal akan dilaksanakan selama empat hari, 27 – 30 Oktober 2021. Sedangkan uji kompetensi akan dilaksanakan pada 4 November mendatang.

Hadir dalam pembukaan pelatihan auditor halal tersebut Ketua Harian Halal Institute SJ Arifin dan Kepala Divisi Human Capital PT Surveyor Indonesia Dedi Nurmal.[]

Kapolri dan Para Tokoh Nasional Apresiasi  HUT Gerakan Indonesia Optimis ke-3

0

Jakarta – Sejumlah tokoh nasional, petinggi TNI, Polri, ulama, artis, dan ketua OKP memberikan testimoni pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Gerakan Indonesia Optimis (GIO) ke-3 di Grand Ballroom K-Link Tower, Jakarta Selatan, Selasa, 26 Oktober 2021.

Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. (Kapolri), KH. Mustofa Aqil Siradj (Ketum PP MDHW), Jenderal TNI Purn Agum Gumelar (Ketum Pebabri dan IKAL), Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Da’i Bachtiar, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H (Guru Besar Universitas Indonesia, Ketua MK periode 2003-2008, anggota DPD RI), Letnan Jenderal Dudung Abdurachman (Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat/Pangkostrad), Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC, Ph.D (Dirjen Dikti), Dr. Wawan H Purwanto (Dep VII BIN), Dedy Corbuzeir, Brigjen. Pol. Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, M.Si. (Ketua Dewan Pembina Masyarakat Sadar Wisata dan Seni Budaya), Tyopan Widagdo (CEO Bahaso.com), dll.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si misalnya mengucapkan selamat atas HUT ke-3 GIO. Kapolri memberikan apresiasi terhadap Gerakan Indonesia Optimis. Kapolri berharap Gerakan Indonesia Optimis terus berkontribusi dalam melahirkan kader-kader bangsa yang handal, inovatif, dan terampil dalam mengisi pembangunan nasional demi mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

“Saya Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si, Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengucapkan selamat HUT Gerakan Indonesia Optimis ke-3. Semoga terus berkontrubusi dalam melahirkan kader-kader bangsa yang handal, inovatif, dan terampil dalam mengisi pembangunan nasional demi mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh,” testimoni Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si melalui video singkat.

Selain Kapolri, ada juga Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H (Guru Besar Universitas Indonesia, Ketua MK periode 2003-2008, anggota DPD RI). Prof Jimly mengatakan bahwa di tengah covid-19 seperi sekarang ini, masyarakat memerlukan sikap optimisme dalam mengahadapi aneka tantangan dan peluang. Ia pun ingin Gerakan Indonesia Optimis terus bergulir karena sangat dibutuhkan Indonesia di masa kini dan masa depan.

“Moga gerakan ini bisa terus bergulir dan terus diikuti oleh banyak warga bangsa kita. Apalagi di tengah covid-19, kita memerlukan sikap optimisme dalam mengahadapi aneka tangatangan dan peluang. Moga Gerakan Indonesia Optimis terus bergulir karena sangat dibutkan Indonesia di masa kini dan masa depan. Teruslah berkiprah, moga bisa jadi gerakan nasional yang efektif untuk menggekan gelombang optimisme di masa depan,” kata Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, dalam testimoninya secara virtual.

Sementara itu, Ketua Umum PP MDHW, KH Musthofa Aqil Siradj  mengatakan bahwa Allah SWT menghendaki manusia sebagai kholifah di muka bumi ini optimis. “Allah menghendaki kita bersifat optimis, bukan pesimis. Selamat HUT ke-3 Gerakan Indonesia Optimis,” KH Musthofa Aqil Siradj, melalui daring.

Selain Kapolri dan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, dan KH Musthofa Aqil Siradj, ucapan selamat HUT Gerakan Indonesia Optimis (GIO) ke-3 juga diucapkan oleh Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letnan Jenderal Dudung Abdurachman. Termasuk atis papan atas yang juga seorang influencer, Deddy Corbuzier.

“Saya Deddy Corbuzier mengucapkan ulang tahun ke-3 untuk mendukung Gerakan Indonesia Optimis,” demikian kata Deddy Corbuzier melalui video pendeknya. 

Pada HUT ke-3 ini, Gerakan Indonesia Optimis mengangkat tema “Indonesia Bangkit: Bersatu, Tumbuh dan Tangguh”. HUT GIO ini menarik karena bertepatan dengan momentum Sumpah Pemuda 28 Oktober 2021 mendatang. Karena itu, Ketua Umum Gerakan Indonesia Optimis, Ngasiman Djoyonegoro, dalam sambutannya mengatakan bahwa untuk mewujudkan mimpi Indonesia Emas di tahun 2045, generasi muda adalah kunci.

“Generasi muda adalah kunci. Bonus demografi akan menempatkan generasi muda sebagai pemegang narasi utama di Indonesia. Bonus demografi merupakan berkah yang harus disambut dengan penuh optimisme untuk mewujudkan mimpi Indonesia Emas di tahun 2045,” terang Simon—panggilan akrab Ngasimon Djoyonegoro.***

Polemik Pencatatan Nikah Siri, Ini Komentar Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta

0

KIBLATKU.COM – Polemik tentang pernikahan siri dapat ditulis di Kartu Keluarga (KK) menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Ini dipicu dari keberadaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilkan Akta Kelahiran.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullh Jakarta, A. Tholabi Kharlie, mengatakan secara substansial dapat menangkap spirit perlindungan terhadap hak-hak warga negara khususnya bagi anak yang lahir dari pasangan nikah siri melalui Permendagri No 9 Tahun 2016.

“Hanya saja, semangat untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak warga negara ini justru berpotensi menabrak norma dan keberadaan lembaga lainnya. Di sini letak krusialnya,” ujar Tholabi di Jakata, Senin (11/10/2021).

Ketua Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) se-Indonesia ini menegaskan dampak dari penulisan status perkawinan dengan sebutan “nikah belum tercatat” atau “kawin belum tercatat” di Kartu Keluarga memberi dampak yang tidak sederhana. “Meski Dukcapil menggarisbawahi bahwa penyebutan tersebut bukan dalam rangka melegitimasi pernikahan siri, namun dampaknya cukup besar,” ingat Tholabi.

Tholabi menuturkan dampak potensi yang muncul dari aturan tersebut, secara logis akan menumbuh-suburkan praktik nikah siri di tengah-tengah masyarakat. Padahal, sambung Tholabi, prinsip dasar perkawinan adalah asas pencatatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 yakni tiap-tiap perkawinan dicatat menurut undang-undang. “Di poin ini, penulisan “kawin belum tercatat” dalam kartu keluarga pelaku nikah siri menjadi kontraproduktif,” cetus Tholabi.

Hal lainnya, Tholabi juga berpendapat, ketentuan yang dirilis Kementerian Dalam Negeri justru merepotkan bagi mereka pelaku nikah siri saat melakukan pencatatan perkawinan melalui Kantor Urusan Agama (KUA). “Karena dalam adminsitrasi yang dikenal adalah kawin, tidak kawin, cerai hidup dan cerai mati. Tidak ada nomenklatur nikah belum tercatat. Ini akan merepotkan pelaku nikah siri dan juga petugas KUA,” sebut Tholabi.

Belum lagi aspek perlindungan terhadap perempuan, Tholabi menyebutkan, keberadaan nomenkaltur “nikah belum tercatat” justru akan berdampak ketidakpastian hukum terhadap perempuan. “Misalnya, saat suami melakukan tindakan kekerasan terhadap istri, potensial tidak bisa dijerat UU No 24 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) namun hanya bisa dijerat tindak pidana umum,” ungkap Tholabi.

Untuk menghindari polemik persoalan “nikah belum tercatat”, Tholabi meminta agar pemerintah melakukan koordinasi antar kementerian/lembaga agar substansi yang dikehendaki dari keberadaan Permendagri No 9 Tahun 2016 dapat diwadahi dengan cara yang tepat.

“Spirit baik yang terdapat dalam Permendagri No 9 Tahun 2016 ini mestinya dapat diharmonikan dengan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk dengan lembaga dan stakeholders yang terkait dengan aturan ini. Jangan sampai spirit baik justru menabrak aturan lainnya dan menjadikan disharmoni antarlembaga,” ingat Tholabi.[]

Yuk Daftar! Ada Sunatan Gratis untuk Warga Cisauk Kab Tangerang

0

KIBLATKU.COM – DKM Musala Nurul Amal bersama Mitra Khitan Modern dan Yayasan Lentera al-Qur’an Elhasani akan menggelar acara Maulid Nabi SAW 1443 H dan sunatan masal pada Jumat (29/10/2021) bertempat di Kp Rancamoyan RT 11/05 Desa Cibogo Kecamatan Cisauk Kab Tangerang.
 
Nasrudin Idris, SH, MA selaku Ketua DKM Musala Nurul Amal mengatakan tujuan acara ini untuk meningkatkan kesadaran sosial antar sesama.
 
“Banyak dari kita hanya fokus dan sibuk memikirkan diri sendiri, dan keluarganya saja, sehingga rasa untuk orang lainnya (sosial kemanusiaan) semakin ditinggalkan bahkan menghilang padahal itu bagian terpenting dalam ajaran agama  dan meneladani akhlak Nabi” Jalas Nasrudin saat dihubungi redaksi, Kamis (7/10).
 
Lebih lanjut, ia berharap para pemuda dan pemudi terlibat langsung di kegiatan-kegiatan positif.
 
“Saya berinisiatif menghidupkan kembali suasana dulu yg pernah terjadi, pergerakan pemuda pemudi yang didukung oleh semua elemen masyarakat setempat untuk membuat kegiatan positif lewat gerakan pemuda pemudi musala” ujar Penyuluhan Agama Non PNS Tangsel tersebut.

Ketu panitia Nana Sutisna, S.Ag menambahkan, kegiatan bakti sosial ini merupakan kegiatan perdana yang diinisiasi oleh para remaja masjid serta dukungan masyarakat sekitar dengan target lebih kurang 15 orang.

“Sekitar 15 orang targetnya. Ini (sunatan masal) kali pertama kami merencanakan acara tersebut sebagai bentuk kepedulian kami terhadap masyarakat, khusus dari keluarga kurang mampu,” pungkasnya.
 
Diantara kegiatan yang dilaksanakan DKM Musala Nurul Amal yaitu memperingati hari besar islam dan terbaru akan melaksanakan kegiatan sosial berupa sunatan masal gratis yatim dan dhuafa.

Selain itu, DKM Mushola Nurul Amal juga membuka donasi bagi para dermawan yang ingin berpartisipasi untuk mendukung kelancaran serta kesuksesan acara tersebut bisa melalui rekening 038201015655509 dan WA 085691250736.

Informasi pendaftaran: 083175885858 atau 085691250736

Demi Keadilan Nasional, DPR Usulkan RUU Ekonomi Syariah

0

KIBLATKU.COM – Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekonomi Syariah telah diusulkan menjadi Prolegnas (Program Legislasi Nasional) Prioritas Tahun 2022 oleh Fraksi PKS dan juga Komisi XI DPR RI. Masuknya RUU Ekonomi Syariah dapat menjadi udara segar di tengah gencarnya isu tentang ketidakadilan ekonomi yang muncul dari RUU KUP.

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengatakan perjuangan panjang RUU Ekonomi Syariah diharapkan dapat menjadi payung atas undang-undang bernafaskan Syariah yang sudah dikeluarkan seperti UU Perbankan Syariah, UU Wakaf, UU Zakat dan UU Jaminan Produk Halal.

“Selain menjadi payung, RUU Ekonomi Syariah ini juga berfungsi untuk memunculkan undang-undang lain yang dapat mengharmoniskan fungsi sosial keuangan Islam lainnya,” kata Anis dalam keterangan rilisnya, Selasa (05/10/2021).

Politisi Fraksi PKS tersebut mengatakan bahwa undang-undang ini dapat mengubah makna ekonomi syariah dan bukan lagi didominasi dengan narasi potensi aset keuangan syariah, potensi ziswaf, perbankan syariah, dan lainnya, seolah-olah masyarakat muslim hanya dijadikan sebagai target pasar.

“Dengan RUU Ekonomi Syariah kita ingin lebih dari hanya masyarakat yang sering dijadikan potensi market saja, namun secara makro dan lebih komprehensif dapat menjadi solusi akan keadilan ekonomi nasional,” ungkap Anis.

Menurut Wakil Ketua BAKN DPR RI ini, perekonomian Indonesia sekarang sangat rentan dari ketidakadilan, seperti penguasaan ekonomi didominasi oleh segelintir orang dari pada masyarakat yang lebih banyak. “Kita harus memberikan catatan bahwa ekonomi Syariah yang dimaksud adalah ekonomi yang bernafaskan spirit islam yang memastikan tidak adanya penumpukan kesejahteraan pada satu golongan saja,” ujarnya.

Lebih jauh, Anis menjelaskan dengan adanya UU Ekonomi Syariah mampu menciptakan comparative dan competitive advantage dengan memanfaatkan SDA-SDM yang berkualitas dan menciptakan industri yang berbasis sosial enterprise. Di mana, asas kebermanfaatan bagi seluruh yang terlibat di dalam aktivitas ekonomi.

“Yang menjadi pembeda ekonomi Syariah yakni kebermanfaatan dan suistanablity, karena orientasi kepada keadilan bukan hitung-hitungan keuntungan semata. Karena RUU ini tidak menciptakan industri kapitalistik yang melupakan fungsi sosialnya,” imbuhnya. Anis berharap dukungan dari masyarakat ke depan sehingga dalam penyusunan RUU tersebut nanti benar-benar sesuai dengan cita-cita besar yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. “Mohon doa dan dukungannya, kawal proses ini sehingga apa yang telah kita harapkan dari lama dengan lahirnya RUU Ekonomi Syariah dapat terwujud,” pungkasnya[] Hidayatullah

PTKI Harus Responsif, Beri Solusi Masalah Bangsa

0

KIBLATKU.COM – Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi menggarisbawahi pentingnya peran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dalam merespon persoalan sosial keagamaan. Untuk itu, Wamenag minta PTKI tidak hanya reaktif, tapi lebih responsif dan berkontribusi dalam merumuskan beragam solusi atas persoalan bangsa.

“Persoalan bangsa, khususnya di bidang sosial keagamaan, membutuhkan respon dari kita yang tidak bersifat reaktif belaka, melainkan harus berdasar pada pertimbangan empirik hasil riset,” terang Wamenag saat membuka International Conference on Islamic Studies (ICIS) secara virtual, Senin (4/10/2021).

Acara ini digelar oleh Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh dengan Tema Besar: “Islam and Sustainable Development”. Selaku Keynote Speaker adalah Presiden Republik Indonesia ke-6 yaitu Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, M.A dan Wapres KH Ma’ruf Amin yang diwakili oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas.

“Civitas akademika PTKI tidak boleh menjadi menara gading yang terlalu asyik ma’syuk dengan penelitian atau diskusi yang hanya bermanfaat buat pribadi atau kampus sendiri saja, tanpa memberi kontribusi bagi penyelesaian masalah-masalah sosial, politik, keagamaan, dan kebangsaan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia dan bangsa-bangsa lain di dunia secara keseluruhan,” sambungnya.

Wamenag juga berharap peserta konferensi dapat memikirkan kontribusi yang bisa diberikan untuk perdamaian dunia. Menurutnya, era keterbukaan global telah melahirkan sejumlah tantangan di kalangan masyarakat muslim, baik Indonesia maupun Asia Tenggara. Tantangan itu antara lain: menguatnya politik identitas, menularnya gagasan populisme dari belahan bumi lain, bergesernya kecenderungan keagamaan menjadi lebih konservatif, ditambah dengan kepentingan politik yang menunggangi. “Ini adalah beberapa contoh dinamika masyarakat yang dalam level tertentu telah mengakibatkan terciptanya segregasi sosial,” pesan Wamenag.

“Kita wajib merespon tantangan semacam itu. Dunia kini semakin menyadari bahwa Muslim Nusantara memiliki kekhasan tersendiri dalam merespon konservatisme dan ekstremisme berbasis keagamaan. Perjalanan sejarah dan peradaban Islam di kawasan ini telah mengajarkan kepada kita betapa para ulama Nusantara sesungguhnya telah mewariskan nilai-nilai wasathiyah yang telah lama mengakar dalam berbagai tradisi, budaya, dan agama yang ada,” jelasnya.

Untuk itu, Wamenag mengajak para sarjana dan peneliti Indonesia untuk memupuk kepercayaan diri dalam mempromosikan dan menjadikan Islam Wasathiyah sebagai harapan masa depan peradaban dunia. “Mari kita buktikan bahwa praktik keagamaan yang kita miliki ini telah mampu menciptakan masyarakat yang toleran, rukun, serta sekaligus solutif menghadapi berbagai tantangan global, khususnya tantangan ekstrimisme dan terorisme,” tegasnya.[] kemenag

Dear UMKM, Ini Syarat dan Cara Daftar Sertifikasi Halal Gratis

0

KIBLATKU.COM – Kabar gembira untuk pemilik usaha mikro dan kecil (UMK). Pengusaha UMK kini bisa mendapatkan sertifikasi halal secara gratis. Simak syarat dan cara daftar sertifikasi halal secara gratis bagi UMKM berikut ini.

Program Sertifikasi Halal Gratis atau Sehati bagi UMUM ini diadakan oleh Kementerian Agama (Kemenag). Pelaksana Tugas Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag Mastuki mengatakan, peserta program Sehati yakni UMK dengan produk yang terkategori dikenai kewajiban bersertifikat halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

“Jadi, program Sehati ini hanya dapat diikuti bagi pelaku UMK dengan produk seperti diatur dalam Pasal 1 UU JPH,” ujar Mastuki seperti dilansir kiblatku.com dari laman kontan, Kamis (30/9/2021).

Sejumlah produk yang bisa mengikuti program sertifikasi halal gratis ini di antaranya barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Adapun program Sertifikasi Halal Gratis Kemenag dibuka sejak launching pada 8 September 2021 sampai dengan pertengahan Desember 2021.  “Atau sampai kuota kuota tahun ini terpenuhi,” katanya lagi.

Syarat sertifikasi halal gratis bagi UMK

Adapun sejumlah syarat umum yang diperlukan untuk mengikuti program sertifikasi halal gratis bagi para pelaku UMK tersebut yakni sebagai berikut:

  • Belum pernah mendapatkan fasilitasi Sertifikasi Halal dan tidak sedang/akan menerima fasilitasi Sertifikasi Halal dari pihak lain
  • Memiliki aspek legal yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB)
  • Memiliki modal usaha/aset di bawah Rp 2.000.000.000 yang dibuktikan dengan data yang tercantum dalam NIB
  • Melakukan usaha dan berproduksi secara kontinu minimal 3 (tiga) tahun
  • Mendaftarkan 1 jenis produk, dengan nama produk paling banyak 20 (dua puluh) dan produk berupa barang (bukan penjual/reseller).

Para pelaku UMK juga wajib memenuhi sejumlah syarat khusus untuk mendapatkan sertifikasi halal gratis sebagai berikut:

  • Memiliki surat izin edar atau surat izin lainnya atas produk dari dinas/instansi terkait
  • Memiliki outlet dan fasilitas produksi paling banyak 1 (satu)
  • Bersedia memberikan foto terbaru saat proses produksi
  • Bersedia membiayai pengujian kehalalan produk di laboratorium secara mandiri jika diperlukan untuk mendukung proses pemeriksaaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH.

Cara daftar sertifikasi halal gratis (Sehati)

Cara daftar sertifikasi halal gratis bagi pengusaha UMK mudah dilakukan. Cara daftar sertifikasi halal tersebut bisa dilakukan secara online. Berikut ini cara daftar sertifikasi halal gratis:

1. Akses laman sehati.halal.go.id atau langsung melalui laman SIHALAL di ptsp.halal.go.id

2. Pada laman ptsp.halal.go.id lakukan beberapa hal berikut:

  • Membuat akun dan aktivitasi akun Login dengan username dan password yang didaftarkan
  • Pilih asal usaha dalam negeri: Entry NIB
  • Lengkapi data pelaku usaha
  • Membuat pengajuan pendaftaran
  • Pilih jenis daftar: pendaftaran melalui fasilitasi dan entry kode
  • Melengkapi dokumen persyaratan pengajuan
  • Mengirim dokumen pengajuan

3. Pelaku usaha menerima Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) setelah disyaratkan lolos verifikasi

4. LPH melakukan pemeriksaan produk atas dasar STTD

5. MUI menetapkan kehalalan produk dengan output Ketetapan Halal

6. BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal Adapun untuk kode pendaftaran yakni sebagai berikut:

  • Kode SEHATI21 fasilitasi dari BPJPH
  • Kode A30XX fasilitasi dari Kementerian Koperasi dan UMKM
  • Kode A301XX fasilitasi dari Dinas Koperasi dan UMKM

Demikianlah syarat dan cara daftar sertifikasi halal secara gratis bagi pengusaha UMK. Segera manfaatkan fasilitas ini untuk mendukung bisnis usaha mikro kecil Anda.[] kontan

Mendag: Jakarta Kiblat Fesyen Islam Dunia

0

KIBLATKU.COM – Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan komitmennya untuk menjadikan Jakarta sebagai pusat fesyen Islam dunia. Dia ingin Jakarta menjadi pusat fesyen seperti Paris dan Milan.

Untuk itu, Lutfi mengatakan, mulai tahun ini Trade Expo Indonesia (TEI) yang telah digelar ke-36 kalinya akan memiliki sesi khusus yang menampilkan industri halal Indonesia termasuk di bidang fesyen.

“Dalam TEI ke 36 ini kita mulai yaitu bagaimana jakarta menjadi kiblat fashion Islam dunia ini sudah kita hitung,” kata dia dalam acara pembukaan TEI 2021, Senin, 27 September 2021.

Demi merealisasikan itu, Lutfi menyatakan, tahun depan minimal harus sudah terselenggara Jakarta Islamic Fashion Week secara langsung. Terutama dengan menghadirkan panel ahli dari mancanegara.

“Tahun depan kita akan bikin Jakarta Islamic Fashion Week dan itu menjadi komitmen kita semua di side event TEI kita ke 37 insyaAllah dan mudah-mudahan kita tidak lagi online, digital version, tapi live version,” paparnya.

Menurutnya, industri fesyen Islam dan halal ini harus bisa terealisasi karena Indonesia sudah memiliki modal penduduk muslim yang besar. Mayoritas menjadi pelanggan setiap produk-produk Islami.

“Karena kita punya 270 juta pelanggan yang setia. Ini mestinya menjadi demand factor dan menjadi faktor pelontar supaya kita bisa ekspor industri halal Indonesia ke mancanegara,” ungkap Lutfi.

Lutfi pun secara pribadi meyakini, ini bisa terealisasi karena belum ada kiblat fesyen Islam dunia. Selama ini, kiblat fesyen, dikatakannya secara umum baru ada di Paris, Prancis dan Milan, Italia.

“Sekarang indikatornya kan merek-merek itu Prancis jadi indikator merek-merek kiblat fesyen, misal tadinya Paris, Milan, sekarang itu untuk industri fashion Islam sekarang kan kasarnya no body,” ujarnya.

Apalagi, dia menambahkan, pertumbuhan industri fesyen Islam dan halal Indonesia sejak lima tahun terakhir telah tumbuh double digit. Ditambah kosmetik Indonesia trennya sudah mengalahkan Prancis.

“Kosmetik halal yang sebenarnya sudah jadi tuan rumah di negara sendiri. Saya punya keyakinan bahwa merek impor atau internasional yang punya Prancis untuk kosmetik sudah kalah dengan barang-barang produk Indonesia,” tegas dia.[] Viva

DPR Dukung Pembentukan Perwakilan BPJPH di Daerah

0

KIBLATKU.COM – Satuan Tugas (Satgas) Halal di daerah dalam upaya percepatan sertifikasi halal sangat penting. Satgas selama ini menjadi kepanjangan tangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di daerah.

Berkenaan itu, Kemenag berencana mengoptimalkan peran satgas dengan meningkatkan statusnya sebagai kantor perwakilan BPJPH di daerah. Hal ini didukung oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh upaya yang terus dilakukan BPJPH untuk bangsa Indonesia, khususnya melalui jaminan produk halal.

“Komisi VIII terus mensupport BPJPH melakukan yang terbaik dalam mengimplementasikan UU 33 th 2014 dan tentu yang terakhir diatur dalam UU Ciptaker Nomor 11 tahun 2020,” tegas Yandri Susanto secara virtual dari Jakarta, Selasa (28/9/2021).

Yandri berharap Satgas Halal terus mengoptimalkan peranan pentingnya di daerah masing-masing. Sebagai bangsa dengan muslim terbesar di dunia, Indonesia harus dapat menyiapkan kebutuhan makanan halal. Terlebih produk halal juga berpotensi sebagai penopang ekspor nasional.

“Kami melihat kesungguhan BPJPH ini luar biasa. Ribuan (UMK) yang akan disasar tahun ini dan tahun depan akan semakin banyak lagi. Oleh karena itu peran Satgas Halal kita minta secara sungguh-sungguh sehingga tak ada hambatan,” tegas Yandri.

Ketua Komisi VIII ini menilai gagasan pembentukan perwakilan BPJPH di daerah sangat relevan dengan kebutuhan saat ini. Peran Satgas Halal sangat strategis dan tidak dapat dipisahkan dari dinamika sertifikasi halal di daerah.

Tanpa ada kantor perwakilan BPJPH di daerah, lanjut Yandri, tugas dan fungsi layanan halal bagi pelaku usaha, khususnya UMK di daerah, tentu akan menjadi sangat berat. 

Hal senada disampaikan Sekretaris Jenderal Kemenag Nizar. Menurutnya, sebagian besar pelaku UMK masih membutuhkan layanan dan bimbingan secara langsung dalam proses sertifikasi halal. Dalam beberapa hal, peran Satgas Halal juga tidak dapat sepenuhnya digantikan dengan kehadiran layanan digital sertifikasi halal, meskipun aplikasi Sihalal sudah memberikan banyak kemudahan.

Untuk itu, fungsi Satgas Halal harus didorong tidak hanya berhenti pada proses administratif sertifikasi halal, tapi juga membantu fungsi koordinatif BPJPH di daerah.

“Ada kebutuhan akan peran bridging sebagai jembatan atau katalisator dalam percepatan sertifikasi halal dan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di daerah,” lanjut Nizar.

“Pembentukan perwakilan di daerah ini juga mendapat dukungan Komisi VIII DPR,” tandasnya.

Pembentukan perwakilan BPJPH di daerah diatur oleh Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Pasal 5 ayat 4 UU JPH tersebut menyatakan bahwa dalam hal diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah. Mengingat upaya untuk mempercepat pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal di seluruh Indonesia dan mendekatkan layanan kepada pelaku usaha, maka perwakilan BPJPH di daerah saat ini menjadi salah satu kebutuhan mendesak yang perlu sesegera mungkin diwujudkan.[] kemenag