Sunday, August 1, 2021
Home Blog

Asbihu NU Soroti Pembagian Nilai Manfaat Dana Abadi Umat

0

Jakarta – Kehadiran Badan Pengelola Keuang Haji (BPKH) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji dinilai akan membawa keuangan haji lebih efektif dan efisien dan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji serta membawa manfaat bagi kemaslahatan umat.

Namun, dalam sesi diskusi webinar Senin (19/7/2021), Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) Nizar Ali mengkritik pengelolaan dana haji yang kini dikelola oleh BPKH. Menurutnya, apa yang dilakukan lembaga tersebut tak jauh berbeda seperti yang dulu dikerjakan oleh Kemenag.

Menurut Nizar, persentase nilai dan manfaat pengelolaan dana haji yang dilakukan BPKH saat ini masih di kisaran 5,4 persen per tahun, jauh dari yang sebelumnya dijanjikan saat BPKH berdiri.

Jika hanya mendapat persentase nilai dan manfaat yang sama antara Kementerian Agama dan BPKH, menurutnya jamaah haji dirugikan karena jamaah harus membiayai seluruh operasional lembaga tersebut.

Wakil Ketua Umum ASBIHU (Asosiasi Bina Haji dan Umroh) Nahdlatul Ulama (NU) KH. Hafidz Taftazani menyoroti dana abadi umat (DAU) yaitu sebelum adanya BPKH atau UU No. Nomor 34 tahun 2014, DAU diperoleh dari hasil pengembangan dan atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji yang sejak zaman dulu ketika dikelola oleh Kementerian Agama nominalnya sudan mencapai triliunan rupiah.

“Sekarang DAU dikendalikan oleh BPKH, padahal BPKH hanya sekedar menerima dari Kementerian Agama, kemudian sekarang malah membagi-bagikan nilai manfaat DAU, ini sungguh sangat disayangkan,” ujar Kiyai Hafidz.

Menurut Kiyai Hafidz, orang yang tidak tahu bagaimana sampai terkumpulnya DAU hingga terkumpul triliunan rupiah, namun tiba-tiba dengan hanya menggantungkan kepada undang-undang oleh BPKH nilai manfaatnya dibagi-bagikan, bahkan secara tidak merata dan tidak proporsional.

“Harunya yang berhak membagi-bagikan adalah kementerian Agama, karena yang tahu persoalan keuamatan ya Kementerian Agama,” ucap Kiyai Hafidz.

Oleh karena itu, menurut Kiyai Hafidz, banyak orang khawatir dengan dibagikannya DAU oleh orang yang tidak menghayati bagaimana mendapatkan dan bagaimana menghayati tentang kehidupan keumatan yang harus dibiayai oleh hasil daripada DAU.

“Jangan sampai sekarang DAU digunakan hanya untuk memback-up kegiatan BPKH sehingga BPKH tidak mendapatkan kritik oleh siapapun karena umat itu sudah diberikan uang dari DAU. Sehingga pengertian masyarakat seakan-akan itu adalah uang daripada hasil pengelolaan BPKH,” terangnya.

“Apalagi BPKH masa jabatan periode sekarang sudah mau habis, jangan sampai itu dijadikan satu pencitraan,”sambungnya.

Kiyai Hafidz menjelaskan bahwa uang yang ada di DAU adalah uang hasil pengembangan dan atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji yang dikelola dengan hati-hati oleh kementerian Agama.

“Pada saat terjadi optimalisasi DAU nilainya sudah triliunan dan Kemenag sebagai yang memahami keuamatan, baru sekali membagikan ke masjid-masjid dengan bagian yang sangat merata tidak ada satupu pembagian yang besar untuk kepentingan apapun, jadi benar-benar untuk kepentingan keumatan,” ucapnya.

Namun, setelah DAU dipegang oleh BPKH, uang dibagi-bagikan tidak secara proporsional dan disinyalir hanya mengalir ke beberapa lebaga saja.

“Masa ada satu organisasi profesi mendapatkan 10 milyar. Padahal banyak organisasi kecil , ormas-ormas Islam yang perlu di bantu sangat banyak. Ya kalau yang dapat 10 Milyar atau lebih itu adalah NU dan atau Muhammadiyah tidak apa-apa karena itu sudah jelas organisasi keumatannya yang tidak diragukan lagi. Namun disini hanya masuk ke beberapa organisasi saja, ini tentu banyak sekali yang merasa kecewa. Jika DAU digunakan untuk hal seperti itu, maka sebelum uang ini terbagi kepada hal-hal menurut sebagian orang tidak proporsional, sebaiknya undang-undang perhajian dan undang-undang keuangan haji dikembalikan kepada undang-undang sebelumnya atau kembali kepada Kementerian Agama,” pungkas Kiyai Hafidz.

Hanya Di BSI, Tarik Tunai Tanpa Kartu ATM, Kok Bisa!

0

KIBLATKU.COM – PT Bank Syariah Indonesia Tbk terus melakukan terobosan dengan menghadirkan fitur tarik tunai tanpa kartu ATM yaitu hanya dengan menggunakan aplikasi BSI Mobile. Nasabah bisa menggunakan fitur Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BSI dan outlet Indomaret di seluruh Indonesia. Fitur ini dihadirkan BSI dalam menjawab kebutuhan masyarakat untuk bertransaksi dengan aman selama pandemi sekaligus menjawab tantangan zaman untuk menghadirkan layanan keuangan Syariah yang digital dan modern.

Direktur Utama Bank Syariah Indonesia, Hery Gunadi mengatakan, perkembangan teknologi digital serta pertumbuhan jumlah pengguna smartphone di Indonesia menjadi landasan bagi BSI untuk terus melakukan pengembangan fitur layanan pada BSI Mobile.

“BSI memahami kebutuhan dan tren gaya hidup masyarakat di era digital, diantaranya kemudahan akses transaksi perbankan via smartphone. Inovasi ini diharapkan dapat membuat transaksi keuangan lebih cepat, mudah, dan aman sehingga  nasabah tidak perlu lagi khawatir saat ketinggalan dompet atau kartu ATM dan dapat meminimalisir tingkat kejahatan di ATM yaitu skimming sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat yang saat ini sedang bersama-sama berjuang melawan pandemi Covid-19,” tutur Hery Gunardi.

Nasabah Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu

Nasabah bisa melakukan Tarik Tunai Tanpa Kartu di Indomaret atau ATM BSI, nasabah cukup melakukan langkah-langkah berikut; download aplikasi BSI Mobile (bagi yang belum mendownload), pilih menu “Tarik Tunai” di BSI Mobile, pilih “Indomaret” / ATM BSI, pilih nominal penarikan, masukkan PIN kemudian akan muncul resi yang berisi kode OTP/kode tarik tunai. Nasabah bisa langsung melakukan Tarik tunai ke Indomaret dengan menyampaikan kode Tarik Tunai dan nomor HP yang terdaftar di BSI Mobile ke kasir Indomaret, atau jika melalui ATM BSI nasabah bisa langsung melakukan Tarik tunai tanpa kartu di ATM BSI manapun dengan memilih menu “Tarik tunai tanpa kartu/cardless withdrawal” di ATM BSI dan memasukkan kode OTP/Tarik Tunai.

Layanan BSI Tarik Tunai Tanpa Kartu dapat dilakukan di 17.800 outlet Indomaret dan lebih dari 1.800 ATM BSI seluruh Indonesia. Nasabah juga memperoleh keuntungan ekstra diantaranya biaya yang murah, dimana tarik tunai tanpa kartu di outlet Indomaret hanya dikenakan biaya Rp5 ribu per transaksi lebih hemat apabila nasabah melakukan transaksi dengan Kartu ATM BSI di ATM Bank Lain. Sementara BSI Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BSI tidak dikenakan biaya.  Selain itu, fitur ini aman karena menggunakan kode OTP yang dikirimkan ke nomor handphone yang telah didaftarkan dan terkoneksi dengan layanan BSI Mobile. Kode OTP yang nasabah dapatkan bersifat rahasia dan hanya berlaku selama 2 jam setelah mendapatkan kode tersebut dari BSI mobile.

Per Juni 2021, jumlah pengguna BSI Mobile mencapai 2,2 juta User dan transaksi BSI Mobile mengalami pertumbuhan sebesar 113% secara tahunan (yoy).

BSI bertekad untuk terus berinovasi dalam menghadirkan fitur-fitur baru lainnya di aplikasi BSI Mobile, seperti fitur Paylater dan Mitraguna Online. Harapannya, layanan BSI Mobile menjadi lebih lengkap dan mendukung berbagai kebutuhan nasabah dan masyarakat di era digitalisasi.

Melalui BSI Mobile, nasabah bisa menabung emas, gadai emas, membayar ZISWAF dan membeli hewan kurban. Bahkan, pengguna BSI Mobile dapat mengecek waktu sholat dan lokasi masjid terdekat. Melalui berbagai produk dan layanannya, BSI Mobile berupaya mendampingi nasabah sebagai sahabat finansial, sosial dan spiritual untuk memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi umat.

Migrasi Rekening BSI

Pasca peresmian pada 1 Februari 2021 lalu, BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, secara bertahap melakukan proses migrasi yang dimulai dari wilayah Regional Sulawesi dan sekitarnya. Lalu dilanjutkan dengan Regional Jawa Tengah, Regional Aceh, serta Regional Sumatera (Palembang, Medan, Padang dan kota lainnya).

Secara berurutan migrasi sistem akan dilaksanakan di wilayah Jakarta dan Bandung pada tanggal 5 Juli serta wilayah Surabaya dan Banjarmasin pada tanggal 12 Juli untuk nasabah payroll, priority dan lainnya. Sementara, secara keseluruhan, untuk nasabah ex-BRIS, auto migrasi akan dilakukan pada tanggal 21 Juli 2021, selanjutnya untuk nasabah ex-BNIS akan dilakukan pada 9 Agustus 2021. Di wilayah-wilayah tersebut, saat ini BSI telah melayani lebih dari 3 juta nasabah melalui lebih dari 350 kantor cabang yang menjangkau masyarakat baik di kota besar maupun sub-urban.

Dalam proses integrasi layanan, BSI menghadirkan skema aktivasi mobile banking yang didesain untuk meningkatkan kenyamanan dan kemudahan bagi nasabah sehingga nasabah tidak perlu datang ke Kantor Cabang dan bisa langsung bertransaksi dari rumah melalui BSI Mobile. Nasabah melakukan request kode aktivasi BSI Mobile melalui Live Chat Aisyah pada Website BSI yaitu www.bankbsi.co.id atau via Whatsapp Business BSI di nomor 0815 8411 4040. Kemudian, nasabah download aplikasi BSI Mobile di App Store dan Google Play Store, pilih ‘Sudah Memiliki Rekening’ dan Klik ‘Aktivasi’.

Langkah selanjutnya, masukkan nomor HP dan Kode Aktivasi yang telah diterima Nasabah melalui SMS dan Kirim SMS verifikasi ke 3339 kemudian kembali ke aplikasi BSI Mobile, buat PIN Transaksi dan Kata Sandi. Aktivasi pun selesai dan nasabah bisa langsung bertransaksi.

BSI juga memberikan promo berupa cashback senilai Rp20.000,- bagi nasabah migrasi yang telah melakukan aktivasi dan transaksi di BSI Mobile berupa top up e-wallet (Gopay, OVO, LinkAja, LinkAja Syariah, ShopeePay, Paytren, E- Money) atau pembelian token PLN dengan minimum transaksi Rp50.000,-. Promo ini bisa dinikmati oleh Nasabah wilayah Jakarta dan Bandung mulai 5-14 Juli 2021 serta wilayah Surabaya dan Banjarmasin mulai 12-21 Juli 2021. Info selengkapnya bisa dilihat di www.bankbsi.co.id/promo.*

Kemenag Segera Luncurkan Program ‘Sehati’, Sertifikasi Halal Gratis untuk UMK

0

KIBLATKU.COM – Kemenag segera meluncurkan Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) untuk UMK (Usaha Mikro dan Kecil). Program ini menjadi bentuk dukungan pemerintah dalam meningkatan kelas dan kualitas prosuk UMK.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan Sehati untuk UMK dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku UMK dalam mendapatkan sertifikasi halal. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran pelaku UMK mengenai pentingnya sertifikat halal dan label halal bagi percepatan pertumbuhan bisnisnya.

Tujuan lainnya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengkonsumsi produk halal, penguatan bagi produk halal hasil pelaku UMK, meningkatkan jumlah pelaku UMK yang memenuhi ketentuan halal, dan meningkatkan nilai tambah dan kompetisi produk UMK di perdagangan lokal dan internasional.

“Pemerintah sangat memperhatikan kemajuan UMK. Untuk itu, Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH akan meluncurkan program ini,” jelas Menag saat menggelar rapat dengan Plt Kepala BPJPH Mastuki di Jakarta, Kamis (15/7/2021).

Hadir, para staf khusus Menag; Abdul Rochman, Nuruzzaman, Ishfah Abidal Aziz, Wibowo Prasetro, dan Qodir, serta Sekretaris BPJPH Arfi Hatim.

Sasaran program Sehati ini adalah pelaku UMK yang memenuhi kriteria tertentu untuk sertifikasi halal yang diberikan oleh pemerintah melalui BPJPH, Kementerian/Lembaga lain di pusat atau daerah, serta lembaga lain, seperti lembaga sosial, lembaga keagamaan atau mitra penyelenggaraan jaminan produk halal lainnya.

Plt. Kepala BPJPH Mastuki mengatakan, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2019, terdaftar sebanyak 64 juta UMKM di Indonesia yang secara bertahap wajib memiliki sertifikat halal pada tahun 2024.

“Mengacu pada data BPS tahun 2019, Pemerintah melalui BPJPH telah memberikan sertifikat gratis kepada 3.179 pelaku usaha,” tutur Mastuki.

“Mulai tahun 2021 ini target program Sertifikasi Halal Gratis akan ditingkatkan menjadi 15.000 UMK, dengan harapan pada tahun 2024 target jutaan UMK telah bersertifikat halal,” pungkas Mastuki.

Merindukan Pemimpin Perempuan

0

KIBLATKU.COM – Kehadiran perempuan dalam podium kekuasaan bukan barang baru. Sejarah mencatat Ratu Bilqis sebagai seorang pemimpin pada masa Nabi Sulaiman. Dikenal sebagai seorang pemimpin cantik, pintar dan berpikiran ke depan.

Banyak raja-raja berusaha melamarnya, tapi kandas di tengah jalan. Para raja penasaran campur kagum pada sosok yang terkenal bukan hanya soal elok rupa, tapi piawai memimpin rakyatnya.

Kualitas kemanusiaan seorang ratu yang satu ini dikenalkan Alqur’an sebagai kepemimpinan perempuan. Bahwa memimpin tak mengenal jenis kelamin, asal ada modal kecakapan moral dan intelektual yang cukup.

Kepintaran Ratu Bilqis diakui mampu menjadikan pembangunan negerinya. Istana Ratu Bilqis dilukiskan penuh kolam, taman, bangunan dan irigasi air yang bagus.

Ratu Bilqis punya wawasan ke depan, mampu menangkap sinyal kemajuan untuk kesadaran ber-Tuhan yang ditawarkan oleh nabi Sulaiman. Dengan surat ajakan untuk ber-Tuhan yang dibawa oleh burung hud-hud itu, Ratu Bilqis akhirnya bertauhid sekaligus dipersunting oleh nabi sulaiman.

Pada masa jauh setelahnya kita mengenal perdama menteri inggris dengan julukan wanita besi. Margaret Teacher namanya, memimpin Inggris di kala perang dingin berkecamuk antara Blok Timur-Barat. Kedua blok kekuatan dunia berebut pengaruh di setiap konflik di belahan bumi ini. Negara kita sempat masuk dalam pusaran kekuatan itu, meski dengan tetap teguh pada “politik bebas aktif”.

Wanita besi dikenal bisa memutuskan keberpihakan yang tetap proporsional. Meski Inggris masuk dalam Blok Barat bersama negara digdaya Amerika, tapi tetap menjungjung tinggi nilai kemanusiaan.

Sampai batas tertentu mampu mencegah konflik berkepanjangan, terutama di daerah Timur Tengah yang kerap jadi bulan-bulanan kepentingan memanfaatkan minyak bumi.

Belakangan kita disuguhkan Presiden pertama perempuan negeri ini, Megawari Soekarno Putri. Sosok yang dikenal pendiam ini mampu mengendalikan partai besar; PDIP, untuk waktu yang cukup lama.

Setiap ucapan Ibu Mega mampu menenangkan massa banteng kala mengamuk jika ada yang mengusik kepentingannya. Meski menjabat karena berakhirnya kepemimpinan Gus Dur, sejarah mencatat Ibu Mega sebagai presiden sekaligus pimpinan partai yang dihormati tokoh nasional.

Begitu juga dari seorang menteri keuangan Sri Mulyani yang didapuk lagi menjadi menteri yang sebelumnya bersinar di bank dunia. Seorang kolumnis ekonomi di kompas tapi mampu mewujudkannya jadi kenyataan dalam kelola keuangan negara.

Wanita besi dari UI ini detik ini memegang amanah luar biasa berisiko, di tengah ancaman resesi karena pandemi Covid-19. Boleh jadi akan tercatat sebagai menteri keuangan paling berbahaya, karena tantangannya di luar batas kewajaran.

Tapi pada sisi lainnya publik masih berharap akan perbaikan ekonomi tanpa mempertimbangkan secara matang. Publik hanya ingin kembali normal, kalau perlu negara menjamin semua risiko hidup karena tidak ada lagi ruang pencarian kehidupan.

Nampaknya ditangkap oleh para penentu negeri seribu satu pilkada ini. Banyak sekali pemimpin daerah yang berasal dari kaum hawa dengan prestasi mentereng.

Sebut saja fenomena Wali Kota Surabaya Rismawati, terkenal, maaf, nyamblak gaya ema-ema kalau melihat ketidakberesan di ruang tamu. Tapi tetap bersandar pada niat mengubah kebiasaan buruk dalam roda birokrasi.

Konon penawaran pada Rismawati untuk maju di kontestasi politik lain dan besar karena soal konsistensi ingin membangun kota buaya sampai tuntas. Dia sosok sederhana saja, hanya mengabdi sekali sesuai hati nurani.

Kepemimpinan perempuan juga bersemayam dalam wilayah sekitaran Jakarta. Tepatnya Tangerang Selatan dengan  Wali Kota Airin Rachmi Diany yang mampu mimpin selama dua periode.

Tangerang Selatan adalah tempat kepemimpinan perempuan memperlihatkan wajahnya yang elek dan berseri. Sebuah penghargaan otentik bahwa pemimpin perempuan.

Kerinduan pemimpin perempuan nampaknya akan bertahan lama di Tangsel, karena faktanya sangat layak jadi alternatif dalam ruang demokrasi Pilkada.

Pemimpin perempuan yang tadinya dipenjara oleh idiologi politik patrialis, perlahan tapi pasti mampu menjawab tantangan zaman. Di mana ruang demokrasi memberikan ruang sama bagi semua rakyat, juga tanpa memperdulikan jenis klamin.

Layaknya seorang ibu yang dalam kearifan Arab disebut “alummu madrosatul ula” bahwa itu adalah sekolah pertama kehidupan. Lewat tangan dingin penuh kasih sayang, rakyat akan diasuh menuju kemajuan yang beradab.

Pesan dari semua kisah kepemimpinan perempuan hampir sama. Perpaduan lembut bicara dan cendrung hati-hati dalam memutuskan perkara. Sifat-sifat keibuan yang melekat pada pemimpin perempuan menjadi dominan dalam langkah kepemimpinannya. Perbedaan jelas dari kepemimpinan perempuan memunculkan rasa teduh dan terlindungi bagi rakyatnya.

Alqur’an sendiri menjelaskan kepemimpinan itu milik semua jenis kelamin. Argumen kesetaraan gender lebih disebabkan oleh motivasi kemuliaan di hadapan Yang Kuasa adalah kualitas ketaqwaan, bukan pada jenis kelamin seseorang. Keutamaan karena bertaqwa adalah kunci bagi siapa saja untuk memegang amanah kepemimpinan.

Sejarah yang tercatat dalam Alqur’an seperti Ratu Bilqis, dan yang terlihat dalam waktu selanjutnya di lapangan. Ini semua  menyimpan pesan kepemimpinan perempuan tetap bisa jadi rujukan di masa mendatang.

Di negeri ini masih banyak perempuan yang layak memimpin. Sebagaimana tetap dituntut bagi setiap warga untuk terus mengawasinya. Karena perempuan atau laki-laki punya kecendrungan sama untuk mendekat pada kualitas takwa. Sekaligus mempunyai nafsu untuk terus digoda oleh kilau kekuasaan.

Hanya dengan niat tulus dan gigih memperjuangkan kesejahteraan rakyat yang bisa menyelamatkan sebuah kepemimpinan, laki-laki maupun perempuan. Kita harus punya ruang apresiasi sama pada semua pola kepemimpinan ini.

Penulis : Muhtar Sadili (Dewan Hakim MTQ Tangsel dan Pengasuh Pesantren Assalam Plered Purwakarta)

Ada Apa Dengan Sekularisme

0

KIBLATKU.COM – Kenangan indah itu bernama sekularisme. Bdadari cantik yang diburu banyak orang bukan sekularisme atau tidak sekularisme, tapi ada wilayah tertentu di mana orang harus bersikap sekular, dan ada wilayah tertentu di mana orang harus rela urusan-urusan privatnya diatur negara.

Perkawinan sejatinya adalah urusan individu (privat), namun demikian kita tetap tidak bisa melepaskannya sama sekali dari intervensi negara. Bahkan, beberapa kawan mendorong agar pencatatan perkawinan yang merupakan hak negara, juga menjadi bagian dari salah satu syarat sahnya perkawinan.

Secara tidak sadar, sebenarnya ada upaya untuk menyatukan urusan individu dan negara. Sebaliknya mereka yang menolak cara berpikir sekular, justru menolak upaya penyatuan ini. Kelompok ini masih kerap membedakan antara perkawinan yang sah menurut agama dan yang sah menurut negara.

Itu sebenarnya adalah cerminan dari cara berpikir sekular, yang justru dilakukan atau diamini oleh orang yang menolak sekularisme. Pada kasus-kasus seperti itulah, kita tidak bisa berpikir hitam putih.

Masalah yang termasuk keyakinan keagamaan; jenis keyakinan apa yang boleh dan tidak boleh hidup di Indonesia, menurut saya memang harus disikapi secara sekular. Intervensi negara dalam wilayah itu harus betul-betul dibatasi. Ada wilayah-wilayah di mana orang harus mengkompromikan antara kepentingan individu dan kepentingan negara, termasuk masalah keagamaan.

Juga kalangan  agamawan kita masih berpikir bahwa pajak merupakan kewajiban terhadap negara sementara zakat adalah kewajiban terhadap agama. Pemisahan demikian adalah sesuatu yang khas sekular, yang dalam kasus ini malah banyak didukung oleh kalangan agamawan. Padahal kalangan terakhir ini memiliki kecenderungan anti sekular. Artinya, sekularisme ternyata malah dipraktikkan dalam kehidupan keagamaan oleh orang yang menolak sekularisme itu sendiri.

Kita yakin bahwa sebuah agama bukan hanya menjadi urusan pribadi tapi juga harus mempunyai spirit. Ada proses  internalisasi keagamaan individu. Tapi kalau hanya internalisasi atau sekadar untuk kepentingan dirinya, beragama menjadi tak berarti. Maka dalam kehidupan beragama harus ada proses eksternalisasi. Artinya, kalau saya meyakini korupsi itu adalah kejahatan, maka saya harus mengeksternalisasikan keyakinan keagamaan itu dalam bentuk aktivitas untuk memberantas korupsi.

Sejarah nasional kita menempatkan komunitas agama dan keyakinan keagamaan mempunyai peran penting sebagai spirit dalam melakukan perlawanan terhadap kolonialisme. Maka akan terasa tidak adil, kalau kemudian setelah Indonesia merdeka, mereka justru dibuang atau dijauhkan dari negara.

Saya kira kalau yang ditonjolkan (eksternalisasi) agama dalam wilayah publik bukan sesuatu yang bersifat simbolik, melainkan nilai-nilai esensial agama. Kalau selama ini umat beragama mendorong negara untuk menegakkan keadilan, itu tak lain dari bentuk spirit keagamaan, bukan semata-mata paham sekular.

Tapi, bagi sebagian besar umat beragama hal di atas dianggap tak lebih dari masalah sekular biasa, yang tidak ada hubungannya dengan agama. Agama, bagi mereka, baru terlihat kalau sudah ada simbol-simbolnya.

Itulah yang menurut saya keliru, jangan sampai ada dominasi salah satu agama pada wilyah negara, karena negara adalah milik bersama, milik publik. Adanya dominasi kelompok tertentu hanya akan menimbulkan kelas-kelas tertentu dalam negara. Akan ada kelompok kelas satu, kelas dua, kelas tiga dan seterusnya.

Perbedaan tersebut pada gilirannya menimbulkan rasa terpinggirkan yang diidap oleh kelompok kelas bawah. Kelompok ini akan selalu merasa tidak bisa menjalani peran yang sama dengan kelompok lain. Situasi seperti inilah yang menurut saya berbahaya dan, akibat terparahnya, akan berpotensi melahirkan diskriminasi, separatisme dan sebagainya. 

Dominasi Peran Negara

Negara kita ini sudah cacat sejak lahir. Meski dalam sejarah bangsa kita sempat terjadi pertarungan antara kelompok Islamis dan sekular, kenyataannya hingga kini Indonesia tidak jelas menjadi negara sekular atau negara agama. Sebenarnya, konstitusi yang kita miliki sendiri dapat mendorong negara ini ke arah sekularisme.

Artinya, konstitusi kita dapat dijadikan alat untuk sekularisasi, meski juga bisa dijadikan alat untuk menegakkan Islamisme. Buktinya, orang-orang yang mendorong regulasi bernuansa Islam itu juga mendasarkan perjuangannya pada konstitusi. Kenapa ini bisa terjadi, itu karena cacat hukum bawaan yang kita miliki.

Kalau kita baca segala jenis undang-undang, termasuk RUU Perbankan Syariah, UU Zakat, Haji, dan lainnya, semuanya mengklaim berdasarkan konstitusi. Kini, suka atau tidak suka, kelompok-kelompok yang menjadikan konstitusi sebagai jargon dan payung untuk mendorong Islamisme menjadi begitu dominan. Tak aneh kalau kemudian muncul berbagai UU yang cenderung khas Islam.

Jika mungkin, negara tidak seharusnya membuat UU yang ekslusif. Jangan sekali-kali membuat UU yang hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu saja. Konstitusi kita menjamin agar semua warga negara diposisikan setara di depan hukum.

Secara teoritik memang benar bahwa tugas negara adalah membuat regulasi yang melindungi hal-hal yang menjadi ancaman terhadap kebebasan warga negara. Misalnya, kalau beragama menjadi hak sipil setiap orang, maka negara harus membuat regulasi yang memungkinkan kebebasan itu bisa terjamin, sehingga tidak ada lagi orang yang bisa memaksakan satu keyakinan terhadap orang lain.

Tapi coba kita mengikuti cara berpikir orang-orang lain; misalnya anda bisa melakukan apa saja termasuk melakukan pornografi, karena itu hak anda, tapi kan saya juga punya hak untuk tidak terinfiltrasi oleh nilai-nilai buruk yang anda bawa. Di situ jelas akan terdapat benturan jika negara hanya berpihak pada satu kelompok.

Yang paling memungkinkan, dalam konteks ini, adalah melakukan regulasi yang bisa mengamankan. Di satu sisi bagaimana supaya hak orang untuk berekspresi tidak dilanggar, tapi di sisi lain hak orang supaya tidak terinfiltrasi nilai-nilai buruk juga  terlindungi. Kalau kita mengikuti perdebatan tentang RUU Anti-Pornografi dan Pornoaksi (APP), kira-kira di situlah pusaran konfliknya.

Tapi satu hal yang menurut saya harus menjadi keyakinan bersama adalah bahwa apa yang kita perjuangkan, seperti menciptakan tatanan masyarakat yang adil, dalam arti sebenarnya, dan menciptakan tata kehidupan yang saling menghargai, hingga kini tetap menjadi bagian dari spirit keagamaan yang paling dalam.

Pada titik ini, sikap mengutamakan menang kalah dalam beragama atau mempolitisasi agama sungguh bertentangan dengan spirit keagamaan itu sendiri. Makanya, kalau ke depan komposisi kekuatan politik mengalami perubahan, dengan munculnya tokoh yang memiliki pemahaman keagamaan baik, tercerahkan, menguasai hukum HAM dan sebagainya, kemungkinan perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik menjadi sesuatu yang bukan sekedar impian.

Sebaliknya, kalau ternyata yang lebih berkuasa dan mewarnai panggung politik di masa mendatang adalah kelompok fundamentalis, kondisinya, menurut saya, malah akan bisa lebih buruk dari sekarang.

Sekularisme menampakkan wajah muram, karena banyak penolakan, tapi saat lain secara tidak sadar sekularisme telah menjadi spirit untuk tidak peduli sama peran negara. *

Penulis: Muhtar Sadili (Dewan Hakim MTQ Tangsel dan Pengasuh Pesantren Assalam Plered Purwakarta)

Kurban Kambing secara Patungan, Bolehkah?

0

KIBLATKU.COM – Idul Adha identik dengan kurban. Ia sekaligus menjadi ajang berbagi sesama. Pada hari itu, semua muslim di manapun merasakan nikmatnya makan daging kurban. Bagi orang kaya mungkin makan sesuatu yang lumrah, namun hal ini sangat istimewa bagi orang yang tidak mampu. Bahkan, bisa jadi mereka hanya sekali dalam setahun makan daging.

Spirit berkurban tidak hanya untuk menyejahterakan fakir miskin dengan membagikan dagingnya, tapi juga merupakan momentum untuk menjalin solidaritas dan semangat gotong royong. Apalagi di tengah pandemi sekarang ini yang menuntut kita untuk merawat nilai-nilai kebersamaan antar ummat.Saat hari raya Idul Adha, masyarakat berbondong-bondong meramaikan dan saling bantu-membantu menyukseskan pelaksanaan ibadah kurban, mulai dari proses penyembelihan, pembagian hingga melahap dagingnya secara bersama-sama.

Semangat kebersamaan juga terjalin di kalangan pihak yang berkurban. Sering dijumpai praktik patungan atau kongsi untuk membeli binatang kurban, misalnya di sekolahan, mitra kerja dan tempat lainnya. Sebagian di antaranya patungan membeli kambing, ini biasa terjadi untuk mereka yang terkendala dana. Bagaimana hukumnya?

Dasar Hukum

Syariat telah menetapkan standar maksimal jumlah kapasitas mudlahhi (orang yang berkurban) untuk per satu ekor hewan kurban, yaitu unta dan sapi untuk tujuh orang, sementara kambing hanya sah dibuat kurban satu orang. Oleh sebab itu, bila melampaui batas ketentuan ini, binatang yang disembelih tidak sah menjadi kurban, misalnya patungan sapi untuk delapan orang atau kambing untuk dua orang.

Ketentuan ini berlandaskan pada hadits: “Dari jabir, beliau berkata kami keluar bersama Rasulullah seraya berihram haji, lalu beliau memerintahkan kami untuk berserikat di dalam unta dan sapi, setiap tujuh orang dari kami berserikat dalam satu ekor unta,” (HR Muslim).

Berdasarkan dalil di atas, muncullah sebuah produk hukum rumusan ulama sebagai berikut: “Menurut mazhab Syafi’i, dan kami tidak mengetahui pendapat yang menyelesihinya, tidak boleh berkurban dengan satu kambing untuk satu orang lebih,” (Syekh al-Habib Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur, Bughyah al-Mustarsyidin, hal. 258).

Hujjah yang Salah

Meski demikian, beredar dikalangan masyarakat, ada sebagian yang berasumsi bahwa, patungan satu ekor kurban kambing diperbolehkan dengan berlandaskan kepada sebuah hadits bahwa Nabi mengeluarkan kurban untuk keluarga dan umatnya hanya dengan dua ekor kambing. Menurut mereka hadits tersebut merupakan bukti bahwa kurban kambing untuk satu orang lebih diperbolehkan. Berikut hadits yang menjadi dasar asumsi di atas: “Nabi berkurban dengan dua kambing gibas dan berdoa, ‘Ya Allah terimalah dari Muhammad, keluarga dan umatnya,” (HR. Muslim).

Hadits di atas sesungguhnya belum cukup dijadikan hujjah (argumentasi) untuk mengesahkan kurban patungan kambing. Sebab hadits tersebut tidak berbicara dalam konteks patungan atau kongsi berkurban kambing, tapi berkaitan dengan al-isyrak fi al-tsawab (menyertakan orang lain dalam pahala kurban).

Jadi, sebetulnya yang berkurban hanya Nabi, dan beliau menghadiahkan pahala berkurbannya untuk keluarga dan umatnya, mereka yang disertakan Nabi dalam pahala kurbannya sama sekali tidak memiliki andil biaya untuk membeli kambing. Hal ini jelas berbeda dengan kasus berkurban kambing secara kongsi yang masing-masing berkontribusi secara finansial untuk membeli binatang kurban.   Menghadiahkan pahala kurban untuk keluarga atau orang lain, berimplikasi kepada gugurnya tuntutan berkurban untuk orang lain. Sementara hasilnya ibadah kurban dan pahalanya secara hakiki, hanya didapatkan oleh mudlahhi.

Simpulannya, patungan membeli kambing hukumnya tidak sah atas nama kurban, bila hal tersebut terlanjur dilakukan, maka status daging yang disembelih adalah sedekah biasa yang berpahala, tapi tidak memiliki konsekuensi seperti kurban. Solusi agar tetap sah atas nama kurban bisa ditempuh misalnya dengan sebuah skenario; uang yang terkumpul dihibahkan kepada satu orang untuk kemudian dibelikan kambing. Dengan begitu, kambing yang dibeli menjadi miliknya secara utuh dan sah dikurbankan atas namanya, ia juga bisa memberikan pahala kurbannya untuk segenap orang yang tergabung dalam kongsi. Bila skenario ini dirasa maslahat dan disetujui segenap anggota kongsi, tidak ada salahnya untuk diterapkan.[] Wallahu a’lam.

Ketentuan Qurban dan Dasar Hukumnya dalam Islam

0

KIBLATKU.COM – Idul Fitri dan Idul Adha datang sekali dalam satu tahun. Keduanya adalah hari besar Islam dengan fadhilah yang berbeda. Masing-masing memiliki keutamaannya sendiri dan juga memeiliki kesunnahan yang berbeda. Ibadah sunnah tahunan ini mempunyai ciri khas masing-masing.

Hari Hari Raya Idul Adha misalnya yang dikenal dengan Hari Raya Kurban atau Hari Raya Haji, karena pada hari itu kegiatan kurban dan ibadah haji dilaksanakan. Khusus untuk kurban, diambil dari kisah pengorbanan Nabi Ibrahim yang diperintah Allah untuk mengorbankan putranya yakni, Nabi Ismail. Namun berkat kemurahan Allah SWT, penyembelihan terhadap Nabi Ismail dibatalkan. Kemudian digantikan dengan kambing. Sejak saat itulah umat muslim dianjurkan untuk berkurban. Lantas bagaimana ketentuan, makna dan hukumnya?

Definisi Qurban

Kata kurban menurut etimologi berasal dari bahasa Arab qariba – yaqrabu – qurban wa qurbanan wa qirbanan, yang artinya dekat. Maksudnya yaitu mendekatkan diri kepada Allah, dengan mengerjakan sebagian perintah-Nya. Yang dimaksud dari kata kurban yang digunakan bahasa sehari-hari, dalam istilah agama disebut “udhhiyah” bentuk jamak dari kata “dhahiyyah” yang berasal dari kata “dhaha” (waktu dhuha), yaitu sembelihan di waktu dhuha pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Inilah yang melatar belakangi muncul istilah Idul Adha.

Dari uraian tersebut, dapat dipahami yang dimaksud dari kata qurban atau udhhiyah dalam pengertian syara’, ialah menyembelih hewan dengan tujuan beribadah kepada Allah pada Hari Raya Haji atau Idul Adha dan tiga Hari Tasyriq, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah.

Dasar Hukum Qurban

Ibadah kurban yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha sampai hari tasyrik, tiada lain bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Disamping itu, kurban juga berarti menghilangkan sikap egoisme, nafsu serakah, dan sifat individual dalam diri seorang muslim. Dengan berkurban, diharapkan seseorang akan memaknai hidupnya untuk mencapai ridha Allah semata. Ia “korbankan” segalanya (jiwa, harta, dan keluarga) hanya untuk-Nya. Oleh karena itu, pada hakikatnya, yang diterima Allah dari ibadah kurban itu bukanlah daging atau darah hewan yang dikurbakan, melainkan ketakwaan dan ketulusan dari orang yang berkurban, itulah yang sampai kepada-Nya.  Adapun yang menjadi dasar hukum qurban adalah Surat Al-Kautsar yang berbunyi: “Sesungguhnya Kami telah memberikan karunia sangat banyak kepadamu, maka sholatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah kurban.” (Q.S Al-Kautsar: 1-2)

Selain itu, ada perbedaan pendapat dari beberapa kalangan ulama madzhab dalam menentukan hukum qurban sunnah muakkad, atau sunnah yang dikuatkan. Nabi Muhammad shallallâhu ‘alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan ibadah kurban sejak disyariatkannya sampai beliau wafat. Ketentuan kurban sebagai sunnah muakkad dikukuhkan oleh Imam Malik dan Imam al-Syafi’i. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa ibadah kurban bagi penduduk yang mampu dan tidak dalam keadaan safar (bepergian), hukumnya adalah wajib.

Kriteria Hewan KurbanBerkurban dengan seekor kambing atau domba diperuntukkan untuk satu orang, sedangkan unta, sapi dan kerbau diperuntukkan untuk berkurban tujuh orang. Ketentuan ini dapat disimpulkan dari hadits berikut: Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah, “Kami telah menyembelih kurban bersama Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wasallam pada tahun Hudaibiyah seekor unta untuk tujuh orang dan seekor sapi juga untuk tujuh orang.” (HR Muslim)

Para ulama sepakat bahwa semua hewan ternak boleh dijadikan untuk kurban. Hanya saja ada perbedaan pendapat mengenai mana yang lebih utama dari jenis-jenis hewan tersebut. Imam Malik berpendapat bahwa yang paling utama adalah kambing atau domba, kemudian sapi, lalu unta. Sedangkan Imam al-Syafi’i berpendapat sebaliknya, yaitu yang paling utama adalah unta, disusul kemudian sapi, lalu kambing.

Berikut kriteria hewan qurban yang disyariatkan: 1) Domba (dha’n) harus mencapai minimal usia satu tahun lebih, atau sudah berganti giginya (al-jadza’). 2) Kambing kacang (ma’z) harus mencapai usia minimal dua tahun lebih. 3) Sapi dan kerbau harus mencapai usia minimal dua tahun lebih. 3) Unta harus mencapai usia lima tahun atau lebih.

Selain kriteria di atas, hewan-hewan tersebut harus dalam kondisi sehat dan tidak cacat. Sebagaimana sabda Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wasallam, “Ada empat macam hewan yang tidak sah dijadikan hewan kurban, “(1) yang (matanya) jelas-jelas buta (picek), (2) yang (fisiknya) jelas-jelas dalam keadaan sakit, (3) yang (kakinya) jelas-jelas pincang, dan (4) yang (badannya) kurus lagi tak berlemak.” (HR Abu Dawud).

Demikian ulasan singkat mengenai Ketentuan Qurban dan Dasar Hukumnya dalam Islam. Selamat berkurban semoga amal ibadah kita diterima Allah SWT.[]

Dukung IKM Pangan, Kemenag-Kemenperin Sosialisasikan Sertifikasi Halal

0

KIBLATKU.COM – Kementerian Agama dan Kementerian Perindustrian menyosialisasikan sertifikasi halal bagi pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang bergerak di bidang pangan. Sosialisasi dilaksanakan oleh BPJPH Kemenag bersama Direktorat IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan Kemenperin melalui webinar sosialisasi sertifikasi halal.

Dalam sosialisasi tersebut, Plt Kepala BPJPH Mastuki menekankan pentingnya pelaku usaha melaksanakan sertifikasi halal. “Halal adalah bagian dari perintah agama, sehingga melaksanakannya adalah kewajiban. Dan sertifikat halal merupakan tool atau alat bagi pelaku usaha dalam memberikan pelayanan terbaiknya kepada konsumen dengan memproduksi dan menyediakan produk yang halal dan thayyib, yang berkualitas premium, yang aman, sehat, bergizi, dan baik untuk dikonsumsi. Sertifikat halal juga merupakan tool atau alat atas keterjaminan dan kepastian kehalalan produk bagi konsumen,” terang Mastuki secara virtual, Selasa (6/7/2021).

Sertifikasi halal, lanjut Mastuki, juga berada di posisi strategis antara halal value chain dan market global. Untuk memudahkan proses perjalanan produk halal dari hulu hingga ke hilir tersebut, perlu adanya kolaborasi yang memperkuat proses sertifikasi halal.

Mastuki juga menjelaskan bahwa sesuai amanat PP 39/2021, sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) didasarkan atas pernyataan pelaku UMK atau disebut self declare. Pengaturan mekanisme self declare ini, lanjutnya, masih disiapkan melalui Peraturan Menteri Agama.

Pada acara sosialisasi tersebut, pelaku IKM juga memperoleh penjelasan terkait mekanisme sertifikasi halal yang saat ini telah dilaksanakan secara mandatory melalui BPJPH. Analis Kebijakan pada Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Nurgina Arsyad, menjelaskan prosedur pengajuan sertifikasi halal ini.

Pertama, pelaku usaha mengajuan permohonan sertifikasi halal kepada BPJPH. Kedua, BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan yang dipersyaratkan. Ketiga, pelaku usaha memilih Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan kemudian BPJPH menetapkan LPH jika persyaratan permohonan dinyatakan lengkap.

“Selanjutnya, LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. Setelah itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan penetapan kehalalan produk melalui Sidang Fatwa Halal. Dan berdasarkan penetapan kehalalan produk dari MUI tersebut kemudian BPJPH menerbitkan sertifikat halal,” jelas Nurgina menjelaskan.

Adapun dokumen persyaratan yang wajib dipenuhi pelaku usaha untuk pengajuan sertifikasi halal, antara lain surat permohonan, formulir pendaftaran, nama produk dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, dokumen pengolahan produk dan sistem jaminan produk halal.

Pengajuan sertifikasi halal, lanjut Nurgina, dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama, pengajuan permohonan secara langsung melalui BPJPH atau Satgas Halal di daerah. Kedua, pengajuan permohonan secara elektronik menggunakan Sistem Informasi Halal (SI-Halal).

“Adapun contoh surat permohonan dan formulir yang dibutuhkan sebagai dokumen persyaratan dapat Bapak Ibu akses dan didownload melalui website kami www.halal.go.id/infopenting.” pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan Kemenperin Riefky Yuswandi, mengatakan bahwa Kemenperin melalui sejumlah MoU bersama K/L yang lain telah berkomitmen untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha khususnya UMK dalam bersertifikasi halal. Salah satunya dengan kolaborasi dalam fasilitasi sertifikasi halal.

“Kemenperin juga melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan daya saing produk IKM pangan melalui program peningkatan daya saing IKM, salah satunya melalui fasilitasi sertifikasi halal.” kata Riefky.

Webinar yang iikuti oleh ratusan pelaku IKM pangan tersebut juga menghadirkan narasumber Kepala Pusat Kajian Sains Halal LPPM IPB, Khasawar Syamsu. Untuk mendukung fasilitasi sertifikasi halal, rencananya kegiatan serupa juga akan dilanjutkan dengan format bimbingan teknis kelompok IKM untuk secara khusus membantu IKM siap bersertifikasi halal.*

Buruan Daftar! Seleksi CASN Kemenag Dibuka Hingga 21 Juli 2021

0

KIBLATKU.COM – Kementerian Agama telah mengumumkan formasi Calon Aparatur Sipil Negeri (CASN) untuk seleksi tahun 2021. Sekjen Kemenag Nizar mengatakan formasi CASN Kemenag terbagi menjadi dua, formasi  calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) dan calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

“Kemenag tahun ini membuka seleksi untuk 9.458 CPPPK dan 1.361 CPNS. Jadi total formasinya ada 10.819 formasi CASN yang dibuka seleksinya tahun ini,” terang Nizar di Jakarta, Rabu (7/7/2021).

“Pendafataran dibuka mulai hari ini, 7 Juli, sampai 21 Juli 2021,” sambungnya.

Menurut Nizar, 9.458 formasi CPPPK dikhususkan bagi eks tenaga honorer K-2 yang sudah terdaftar namanya. Sedang untuk 1.361 CPNS, formasinya terbagi dalam formasi umum dan formasi khusus. Formasi Umum adalah pelamar lulusan perguruan tinggi yang memenuhi kualifikasi pendidiakn dan persyaratan. 

Sedangkan Formasi Khusus, terdiri dari tiga kelompok. Pertama, Putra/putri Lulusan Terbaik. Yaitu, pelamar dengan kriteria lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam atau Luar Negeri dengan predikat kelulusan “dengan pujian”/cumlaude yang mempunyai jenjang pendidikan paling rendah sarjana, tidak termasuk diploma IV dan berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah

Kedua, Disabilitas, yaitu pelamar yang menyandang disabilitas/berkebutuhan khusus dengan kriteria mampu melaksanakan tugas jabatan formasi yang dilamar sesuai dengan tingkat disabilitasnya yang dibuktikan dengans urat keterangan yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasanya dari pihak yang berwenang.

Ketiga, Putra/putri Papua dan Papua Barat, yaitu pelamar dengan kriteria harus merupakan keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak dan/atau ibu asli Papua/Papua Barat) yang dibuktikan dengan akte kelahiran dan/atau surat keterangan lahir yang bersangkutan dan diperkuat dengan surat keterangan dari kepala desa/kepala suku.

“Sebarannya, ada 1,193 formasi umum, 137 formasi lulusan terbaik, 28 formasi penyandang disabilitas, dan 3 formasi putra/putri Papua/Papua Barat,” jelas Nizar.

“Pendaftaran seleksi penerimaan calon Aparatur Sipil Negara melalui laman resmi yang disediakan oleh Badan Kepegawaian Negara, yaitu melalui https://sscasn.bkn.go.id/,” lanjutnya.

Link formasinya ada diakhir artikel

Pandemi ‘Ngamuk’, Migrasi Nasabah BSI Bisa secara Digital

0

KIBLATKU.COM – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mengubah skema migrasi nasabah dengan pemberlakuan secara digital dan otomatis dari rekening bank syariah legacy (BRI Syariah/BRIS dan BNI Syariah/BNIS) ke rekening BSI seiring dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat oleh pemerintah.

“Perbaikan skema migrasi rekening terus kami lakukan dari sisi IT, jaringan dan layanan sehingga nasabah tidak perlu datang ke kantor cabang BSI untuk melakukan proses migrasi rekening, dimana kartu ATM ex-BRIS dan ex-BNIS masih bisa digunakan. Terkait mobile banking, nasabah ex-BRIS dan ex-BNIS agar memindahkan mobile banking ke BSI Mobile untuk dapat bertransaksi melalui mobile banking, karena mobile banking yang sebelumnya sudah tidak dapat digunakan. Langkah ini sebagai bentuk komitmen BSI Go Digital sehingga nasabah dapat tetap aman dan nyaman dalam bertransaksi,” kata Direktur Utama BSI Hery Gunardi saat jumpa pers di Jakarta, Selasa (06/07/2021).

Pasca peresmian pada 1 Februari 2021 lalu, BSI secara bertahap melakukan proses migrasi yang dimulai dari wilayah regional Sulawesi dan sekitarnya. Lalu dilanjutkan dengan regional Jawa Tengah, regional Aceh, serta regional Sumatera (Palembang, Medan, Padang dan kota lainnya).

Sementara pada Juli 2021, BSI akan melakukan migrasi sistem pada empat wilayah regional yakni Jakarta, Bandung, Surabaya dan Banjarmasin dengan target 100 persen nasabah di wilayah tersebut akan terintegrasi dengan sistem layanan perbankan syariah BSI yang baru.

Secara berurutan, migrasi sistem akan dilaksanakan di wilayah Jakarta dan Bandung pada 5 Juli serta wilayah Surabaya dan Banjarmasin pada 12 Juli untuk nasabah payroll, priority dan lainnya. Sementara, secara keseluruhan, untuk nasabah ex-BRIS, auto migrasi akan dilakukan pada 21 Juli 2021, selanjutnya untuk nasabah ex-BNIS akan dilakukan pada 9 Agustus 2021. Di wilayah-wilayah tersebut, saat ini BSI telah melayani lebih dari 3,8 juta nasabah melalui 354 kantor cabang yang menjangkau masyarakat baik di kota besar maupun sub-urban.

Per Juni 2021, BSI mencatat proses integrasi layanan dan migrasi rekening sudah mencapai tahap 45 persen dari target migrasi rekening seluruh wilayah yang akan selesai pada Juli 2021. Adapun total dana pihak ketiga (DPK) yang akan dimigrasikan pada Juli ini sekitar Rp64,3 triliun dengan total nasabah mencapai lebih dari 3 juta orang.

“Kami menyadari bahwa peran Bank Syariah Indonesia tentu tak lepas dari dukungan seluruh stakeholders sehingga proses integrasi layanan dan migrasi rekening dapat berjalan baik, aman, nyaman dan tepat waktu. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, mudah-mudahan pada 1 November 2021 semua sistem sudah terintegrasi dengan baik,” ujar Hery.

Dalam proses integrasi layanan, BSI menghadirkan skema aktivasi mobile banking yang didesain untuk meningkatkan kenyamanan dan kemudahan bagi nasabah sehingga nasabah tidak perlu datang ke kantor cabang dan bisa langsung bertransaksi dari rumah melalui BSI Mobile. Nasabah melakukan request kode aktivasi BSI Mobile melalui Live Chat Aisyah pada Website BSI yaitu www.bankbsi.co.id atau via Whatsapp Business BSI di nomor 0815 8411 4040. Kemudian, nasabah download aplikasi BSI Mobile di App Store dan Google Play Store, pilih ‘Sudah Memiliki Rekening’ dan Klik ‘Aktivasi’.

Langkah selanjutnya, masukkan nomor HP dan kode aktivasi yang telah diterima nasabah melalui SMS dan Kirim SMS verifikasi ke 3339 kemudian kembali ke aplikasi BSI Mobile, buat PIN transaksi dan kata sandi. Aktivasi pun selesai dan nasabah bisa langsung bertransaksi.

Di saat yang hampir bersamaan, baru-baru ini BSI juga meluncurkan inovasi digital untuk menghadirkan kemudahan layanan keuangan bagi nasabah dan masyarakat, termasuk membuka rekening secara online (digital onboarding) melalui fitur ‘Know Your Customer-Biometric’ di aplikasi BSI Mobile.

Dengan fitur anyar tersebut, calon nasabah BSI kini dapat membuka rekening tabungan dengan durasi kurang dari lima menit. Terobosan itu ditujukan untuk memberikan kenyamanan lebih kepada para calon nasabah BSI. Melalui kehadiran inovasi digital tersebut, BSI menargetkan pembukaan rekening online mencapai 1 juta nasabah.

“BSI terus melakukan terobosan melalui berbagai inovasi digital, sebagai bagian dari langkah transformasi digital yang sudah dicanangkan sejak bank ini diresmikan pada 1 Februari 2021. Fokus kami adalah memberikan kenyamanan, kemudahan dan meningkatkan customer experience bagi nasabah melalui kanal-kanal digital yang kami hadirkan,” kata Hery.[]*