Monday, October 18, 2021
Home Info Halal BPJPH Kembali Fasilitasi Sertifikasi Halal Produk UMK

BPJPH Kembali Fasilitasi Sertifikasi Halal Produk UMK

KIBLATKU.COM – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag tahun ini akan kembali memfasilitasi sertifikasi halal produk pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).

Plt Kepala BJPJH Mastuki mengatakan, ada dua skema fasilitasi. Pertama, dengan mengalokasikan anggaran pembiayaan untuk proses sertifikasi halal produk UMK seperti yang telah dilaksanakan pada tahun 2020.

“Tahun lalu, Kemenag memfasilitasi sertifikasi halal bagi 3.251 UMK dengan anggaran dari Kemenag melalui BPJPH,” terang Mastuki saat berbicara secara virtual dalam acara Closing Ceremony Festival Syawal LPPOM MUI Tahun 1442 H/2021M, Selasa (22/6/2021).

“Skema kedua, berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, bagi UMK yang telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh BPJPH, dapat melakukan sertifikasi halal melalui pernyataan pelaku usaha atau yang dikenal dengan istilah self declare,” lanjutnya.

Mastuki mengatakan bahwa fasilitasi sertifikasi halal merupakan program yang sangat menantang dan amat dinantikan pelaku UMK, terutama terkait pelaksanaan self declare dalam upaya percepatan sertifikasi halal. Apalagi, pada saat yang sama, BPJPH juga tetap menjalankan layanan sertifikasi halal reguler secara simultan.

Dalam Festival Syawal ini, BPJPH menerima penyerahan ketetapan halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh sejumlah perwakilan pimpinan LPPOM Daerah kepada Plt Kepala BPJPH Mastuki. Ikut bergabung juga, Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas, dan Direktur Eksekutif LPPOM MUI Mutia Arintawati.

“Saya mewakili BPJPH menerima ketetapan halal yang disampaikan oleh MUI sebagai dasar penerbitan sertifikasi halal oleh BPJPH. Terima kasih atas kerja sama yang baik dan produktif selama ini baik dengan LPPOM MUI maupun Komisi Fatwa MUI,” ungkap Mastuki.

Mastuki berharap kerja sama BPJPH dan MUI terus ditingkatkan, utamanya dalam percepatan sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku UMK. Upaya serupa sudah dilakukan dalam program Fasilitasi sertifikasi halal UMK pada tahun 2020. Meski dilaksanakan dengan waktu yang sangat terbatas, ribuan UMK yang tersebar di 20 provinsi berhasil difasilitasi proses sertifikasi halalnya.

Sebelum melaksanakan sertifikasi halal, seluruh pelaku UMK peserta program fasilitasi tersebut juga diwajibkan mengikuti Bimtek (Bimbingan Teknis) Pembinaan Jaminan Produk Halal. Bimtek tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan fasilitasi sertifkasi halal dapat berjalan efektif, efisien, dan sesuai target.***

RELATED ARTICLES

Polemik Pencatatan Nikah Siri, Ini Komentar Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta

KIBLATKU.COM - Polemik tentang pernikahan siri dapat ditulis di Kartu Keluarga (KK) menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Ini dipicu dari keberadaan Peraturan...

Yuk Daftar! Ada Sunatan Gratis untuk Warga Cisauk Kab Tangerang

KIBLATKU.COM - DKM Musala Nurul Amal bersama Mitra Khitan Modern dan Yayasan Lentera al-Qur'an Elhasani akan menggelar acara Maulid Nabi SAW 1443...

Demi Keadilan Nasional, DPR Usulkan RUU Ekonomi Syariah

KIBLATKU.COM - Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekonomi Syariah telah diusulkan menjadi Prolegnas (Program Legislasi Nasional) Prioritas Tahun 2022 oleh Fraksi PKS dan juga Komisi XI DPR RI....

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Polemik Pencatatan Nikah Siri, Ini Komentar Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta

KIBLATKU.COM - Polemik tentang pernikahan siri dapat ditulis di Kartu Keluarga (KK) menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Ini dipicu dari keberadaan Peraturan...

Yuk Daftar! Ada Sunatan Gratis untuk Warga Cisauk Kab Tangerang

KIBLATKU.COM - DKM Musala Nurul Amal bersama Mitra Khitan Modern dan Yayasan Lentera al-Qur'an Elhasani akan menggelar acara Maulid Nabi SAW 1443...

Demi Keadilan Nasional, DPR Usulkan RUU Ekonomi Syariah

KIBLATKU.COM - Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekonomi Syariah telah diusulkan menjadi Prolegnas (Program Legislasi Nasional) Prioritas Tahun 2022 oleh Fraksi PKS dan juga Komisi XI DPR RI....

PTKI Harus Responsif, Beri Solusi Masalah Bangsa

KIBLATKU.COM - Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi menggarisbawahi pentingnya peran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dalam merespon persoalan sosial keagamaan. Untuk...

Recent Comments