Info Halal News

BPJPH Terima Kunjungan Johnson & Johnson Terkait Regulasi Jaminan Produk Halal

KIBLATKU.COM – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama menerima kunjungan delegasi PT Johnson and Johnson Indonesia. Audiensi diterima langsung oleh Kepala BPJPH, Sukoso, melalui sambungan teleconference, pada Selasa (26/01).

Dalam silaturahmi tersebut, Sukoso memaparkan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia. “BPJPH dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam menjalankan tugasnya, kami melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut,” ungkap Sukoso seperti dilansir halal.go.id, Sabtu (30/1).

Turut hadir perwakilan J&J yang dipimpin oleh Associate Director Regulatory Affairs Consumer PT Johnson & Johnson Indonesia, Diana Widyawato, dan diikuti oleh Head of Government Affairs & Policy Rangga Dian Fadillah, Head of Business Quality Nina Setianingsih, serta Senior Manager Regulatory Affairs, Firnando Sianturi.

Head of Government Affairs & Policy Rangga Dian Fadillah menyatakan audiensi yang dilakukan pihaknya tersebut dimaksudkan untuk memperdalam regulasi JPH, khususnya terkait jenis produk yang dikenai kewajiban bersertifikat halal. Hal itu dimaksudkan agar pihaknya dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan kewajiban sertifikasi halal.

Lebih lanjut, Sukoso memaparkan bahwa produk, sebagaimana ketentuan Pasal 1 UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan merujuk ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2014, produk yang wajib bersertifikat halal terdiri atas barang dan/atau jasa.

“Pasal 71 Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa barang sebagaimana dimaksud meliputi makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, dan barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan,” tambah Sukoso.

Sedangkan jasa, lanjutnya, meliputi layanan usaha yang terkait dengan penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Sedangkan barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan hanya bagi barang yang berasal dari dan/atau mengandung unsur hewan. Barang gunaan yang dipakai terdiri atas sandang, penutup kepala, dan aksesoris. Barang gunaan yang digunakan terdiri atas perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan peribadatan bagi umat Islam, kemasan makanan dan minuman, dan alat tulis dan perlengkapan kantor. Barang gunaan yang dimanfaatkan yakni alat kesehatan.

Selain UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH tersebut, Sukoso juga menyatakan bahwa saat ini telah ada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, atau yang biasa disebut sebagai UU Cipta Kerja yang disahkan pada 5 Oktober 2020 lalu. Sejumlah ketentuan terkait Jaminan Produk Halal, lanjut Sukoso, mengalami perubahan dan penambahan dari yang termaktub di UU JPH ke dalam UU Cipta Kerja. “Adapun Peraturan Pemerintah yang memuat ketentuan lebih rinci dari Undang-undang Cipta Kerja tersebut saat ini masih dalam proses harmonisasi yang melibatkan Kementerian/Lembaga terkait,” imbuh Sukoso. []

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *