Monday, October 18, 2021
Home Info Halal Enam Langkah Strategis Halal Indonesia untuk Masyarakat Dunia

Enam Langkah Strategis Halal Indonesia untuk Masyarakat Dunia

KIBLATKU.COM – Pengembangan industri halal perlu kerjasama berbagai pihak, mulai dari pemerintah, organisasi kemasyarakatan, BUMN, instansi swasta, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat luas. Demikian pernyataan Plt. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Mastuki dalam acara Forum Group Discussion (FGD) Desain Model Implementasi Jaminan Produk Halal yang diadakan Program Pascasarjana S3 Kebijakan Publik Universitas Trisakti Jakarta, Kamis (18/3/2021) lalu.

“Sekup kerjasama BPJPH sekarang lebih luas lagi dan inklusif, tidak eksklusif. Terbuka bagi siapa saja. Karena BPJPH tidak bisa berdiri sendiri dalam menyelenggarakan jaminan produk halal,” ungkapnya seperti dilansir kiblatku.com dari laman Kemenag, Senin (22/3).

Masih menurut Mastuki, pihaknya telah merumuskan enam langkah untuk mendorong misi halal Indonesia untuk masyarakat dunia. Pertama, BPJPH aktif menjalin kerjasama G to G dengan negara lain. Kedua, BPJPH juga menjalin kerjasama dengan lembaga halal luar negeri. Ketiga, BPJPH terlibat aktif dalam TBT-WTO (Technical Barriers to Trade – World Trade Organization). 

Keempat, memperkuat posisi Indonesia dalam IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle), utamanya dalam pengembangan industri halal. Kelima, sertifikasi produk halal dari luar negeri yang juga sudah berjalan, misalnya dari Hongkong, India, dan sejumlah negara lainnya. Keenam, turut serta aktif dalam event halal dunia. “Kemarin BPJPH meeting dengan Rusian Halal Center yang berminat melakukan kerjasama dan masih puluhan negara yang saat ini mengajukan kerjasama,” sebutnya.

Hal senada dikatakan Direktur Industri Produk Halal KNEKS, Afdhal Aliasar, mengatakan usaha pengembangan industri halal di Indonesia bisa dimulai dari mendorong pelaku usaha mikro dan kecil yang jumlahnya mencapai 64,2 juta untuk bersertifikasi halal. “Pemerintah ingin sertifikasi halal UKM digratiskan, tentu dengan berbagai skema yang melibatkan pemerintah, BUMN, swasta atau lembaga donor Islam seperti lembaga wakaf untuk bisa ikut bekerja sama dalam mendorong dan membantu UKM dalam sertifikat halal”, jelas Afdhal.

RELATED ARTICLES

Polemik Pencatatan Nikah Siri, Ini Komentar Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta

KIBLATKU.COM - Polemik tentang pernikahan siri dapat ditulis di Kartu Keluarga (KK) menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Ini dipicu dari keberadaan Peraturan...

Yuk Daftar! Ada Sunatan Gratis untuk Warga Cisauk Kab Tangerang

KIBLATKU.COM - DKM Musala Nurul Amal bersama Mitra Khitan Modern dan Yayasan Lentera al-Qur'an Elhasani akan menggelar acara Maulid Nabi SAW 1443...

Demi Keadilan Nasional, DPR Usulkan RUU Ekonomi Syariah

KIBLATKU.COM - Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekonomi Syariah telah diusulkan menjadi Prolegnas (Program Legislasi Nasional) Prioritas Tahun 2022 oleh Fraksi PKS dan juga Komisi XI DPR RI....

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Polemik Pencatatan Nikah Siri, Ini Komentar Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta

KIBLATKU.COM - Polemik tentang pernikahan siri dapat ditulis di Kartu Keluarga (KK) menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Ini dipicu dari keberadaan Peraturan...

Yuk Daftar! Ada Sunatan Gratis untuk Warga Cisauk Kab Tangerang

KIBLATKU.COM - DKM Musala Nurul Amal bersama Mitra Khitan Modern dan Yayasan Lentera al-Qur'an Elhasani akan menggelar acara Maulid Nabi SAW 1443...

Demi Keadilan Nasional, DPR Usulkan RUU Ekonomi Syariah

KIBLATKU.COM - Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekonomi Syariah telah diusulkan menjadi Prolegnas (Program Legislasi Nasional) Prioritas Tahun 2022 oleh Fraksi PKS dan juga Komisi XI DPR RI....

PTKI Harus Responsif, Beri Solusi Masalah Bangsa

KIBLATKU.COM - Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi menggarisbawahi pentingnya peran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dalam merespon persoalan sosial keagamaan. Untuk...

Recent Comments