Monday, April 12, 2021
Home Haji & Umrah Asosiasi Gandeng Asosiasi, Kemenag Matangkan Mitigasi Penyelenggaraan Haji Khusus saat Pandemi

Gandeng Asosiasi, Kemenag Matangkan Mitigasi Penyelenggaraan Haji Khusus saat Pandemi

KIBLATKU.COM – Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag bersama Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) mematangkan rumusan mitigasi risiko penyelenggaraan haji khusus di masa pandemi.

Pembahasan yang berlangsung di Depok ini dikemas dalam Focuss Group Discusion (FGD) Mitigasi Risiko Permasalahan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus. FGD ini diikuti tujuh asosiasi, yaitu: Himpuh, Amphuri, Kasthuri, Asphurindo, Sapuhi, Gapura, dan Ampuh. Hadir juga perwakilan dari Direktorat Perlindungan WNI, Direktorat Surveillance dan Karantina Kesehatan, Pusat Kesehatan Haji, serta Direktorat Keamanan Penerbangan Ditjen Perhubungan Udara.

FGD dibuka oleh Plt Dirjen PHU Khoirizi H Dasir. Menurutnya, sampai saat ini belum ada negara yang sudah mendapat informasi dari Arab Saudi terkait kepastian pemberangkatan jemaah haji. Namun, persiapan tetap harus terus dilakukan, baik untuk haji reguler maupun haji khusus.

“Ada atau tidak ada kepastian keberangkatan jemaah, persiapan harus terus dilakukan. Sebab, pelayanan, pembinaan, dan perlindungan jemaah haji menjadi amanah undang-undang,” tegas Khoirizi di Depok, Jumat (9/4/2021).

Menurut Plt Dirjen PHU, ada sejumlah hal yang perlu dibahas dalam penyiapan prosea mitigasi. Hal itu antara lain mencakup opsi dan skenario penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan asumsi kuota, skema penerbangan, apakah memberlakukan transit atau langsung, termasuk juga terkait karantina.

“Bagaimana skema karantina sebelum keberangkatan, saat di saudi, dan ketika pulang. siapa penanggung jawab karantina? Ini perlu dibahas dan disepakati,” jelasnya.

“Embarkasi pemberangkatan juga harus dibahas. apakah tetap akan tersebar, atau disatupintukan melalui Jakarta misalnya,” lanjut Khoirizi.

Khoirizi juga menggarisbawahi pentingnya mendiskusikan skema layanan akomodasi di Saudi saat pandemi. Juga terkait penerapan protokol kesehatan dan disiplin 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan).

Terkait kuota, Khoirizi yang juga Direktur Bina Haji berkomitmen bahwa berapapun jumlah yang diberikan Arab Saudi nantinya, jemaah haji khusus tetap mendapat porsi 8%. Sebab, menurutnya hal itu merupaka amanah UU. Namun, bila Saudi memberikan kuota haji, Khoirizi menggarisbawahi beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, Kemenag dan Komisi VIII DPR berkomitmen bahwa berapanpun kuota yang diberikan, akan diberangkatkan. Kedua, waktu terus berjalan. Perlu dirumuskan opsi-opsi skenario penyelenggaraan berdasarkan asumsi kuota dan ketersediaan waktu.Ketiga, perhitungan biaya protokol kesehatan dan skema pembiayaannya. Keempat, kesiapan jemaah haji. Sebab, mayoritas (63%) jemaah Indonesia adalah lansia, di atas 60 tahun. Ini perlu diperhatikan jika ada ketentuan pembatasan usia dan jemaah dengan penyakit bawaan.

“Kita berharap jemaah haji bisa mengukur kemampuannya, baik terkait aspek pengetahuan ibadah maupun kondisi kesehatan,” tandasnya.

Sebelumnya, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim melaporkan bahwa FGD digelar sebagai langkah antisipasi jika Saudi menetapkan kuota untuk jemaah haji Indonesia. Menurutnya, FGD ini menjadi kelanjutan dari diskusi intens yang sudah dilakukan Kemenag dengan DPR, asosiasi, dan stakeholders.

Ada sejumlah isu yang akan dibahas, antara lain: skema layanan dalam negeri, penerapan prokes, dan skema layanan luar negeri.

“Hasil diskusi ini akan dituangkan dalam regulasi sebagai pedoman bersama dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus, jika Saudi memberikan kuota,” tandasnya. (Kemenag)

RELATED ARTICLES

Gandeng Bukalapak, BSI Hasanah Card Bantu UMKM Lewat Digital

KIBLATKU.COM - PT Bank Syariah Indonesia Tbk. berkomitmen terus mendukung penjualan produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lewat platform digital. Salah...

Perkuat Moderasi Beragama di Sekolah, Pemda & Kemenag Harus Sinergi

KIBLATKU.COM - Sekjen Kemenag Nizar mengatakan bahwa dibutuhkan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama dalam penguatan moderasi beragama di sekolah. 

Dukung Indonesia Jadi Pusat Ekonomi Syariah, Unilever Luncurkan Program Muslim Centre of Excellence

KIBLATKU.COM - PT. Unilever Indonesia, Tbk. meluncurkan program “Unilever Muslim Centre of Excellence” (Unilever MCOE) sebagai bentuk komitmennya berbagi peran dengan pemerintah...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Gandeng Bukalapak, BSI Hasanah Card Bantu UMKM Lewat Digital

KIBLATKU.COM - PT Bank Syariah Indonesia Tbk. berkomitmen terus mendukung penjualan produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lewat platform digital. Salah...

Jangan Kendor! Inilah Tips Istiqamah Menjalankan Ibadah di Bulan Ramadhan

KIBLATKU.COM - Sebentr lagi datang bulan Ramadhan, bulan suci nan mulia yang dinanti umat muslim di seluruh dunia. Ramadhan adalah bulan dilipatgandakannya...

Catat Ya! Kiat Khataman Al-Quran Selama Bulan Ramadhan

KIBLATKU.COM - Memasuki bulan suci Ramadhan, umat Muslim tidak saja diwajibkan untuk berpuasa, tetapi juga dianjurkan untuk memperbanyak ibadah-ibadah lain yang pahalanya...

Perkuat Moderasi Beragama di Sekolah, Pemda & Kemenag Harus Sinergi

KIBLATKU.COM - Sekjen Kemenag Nizar mengatakan bahwa dibutuhkan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama dalam penguatan moderasi beragama di sekolah. 

Recent Comments