Saturday, April 17, 2021
Home News Menag: Jangan Gegabah Nilai Orang Radikal

Menag: Jangan Gegabah Nilai Orang Radikal

KIBLATKU.COM – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas meminta semua pihak untuk tidak mudah memberikan label radikal kepada seseorang atau kelompok. Penyematan predikat negatif tanpa dukungan data dan fakta yang memadai berpotensi merugikan pihak lain. 

“Kita harus seobjektif mungkin dalam melihat persoalan, jangan sampai gegabah menilai seseorang radikal misalnya,” ujar Menag Yaqut seperti dilansir kemenag.go.id Senin (15/2/2021). 

Stigma atau cap negatif, menurut Menag, seringkali muncul karena terjadinya sumbatan komunikasi. Untuk itu, menciptakan pola komunikasi yang cair dan dua arah adalah sebuah keniscayaan, lebih-lebih di era keterbukaan informasi saat ini. Stigma radikal juga bisa jadi muncul karena seseorang kurang memiliki informasi dan data yang memadai terhadap sikap atau perilaku orang lain. 

“Dengan asumsi itu, maka klarifikasi atau tabayyun adalah menjadi hal yang tak boleh ditinggalkan dalam kerangka mendapat informasi valid,” ujar Gus Yaqut, sapaan akrab Menag. 

Dengan model tabayyun ini, maka hakikatnya seseorang atau kelompok juga akan terhindar dari berita palsu atau hal-hal yang bernuansa fitnah. Untuk itu, Menag Yaqut mengajak seluruh komponen bangsa untuk mengutamakan komunikasi yang baik dan menempuh cara klarifikasi jika terjadi sumbatan masalah. Jika pola ini diterapkan, Menag optimistis, segala polemik berkepanjangan atau kekisruhan yang seringkali muncul dan merugikan bangsa ini bisa dicegah. 

“Saya tidak setuju jika seseorang  langsung dikatakan radikal. Kritis beda dengan radikal. Berpolitik memang bisa jadi pelanggaran seorang ASN. Namun soal lontaran kritik sah-sah saja sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa kritik itu tidak dilarang,” ujar Gus Yaqut. 

Menag Yaqut menegaskan, terkait dugaan pelanggaran Din Syamsuddin yang statusnya masih sebagai dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, sebenarnya telah jelas ada regulasi yang mengaturnya. Prosedur penyelidikan pun telah diatur secara komprehensif oleh negara, antara lain melalui inspektorat maupun KASN.  Dengan dasar tersebut, Menag Yaqut berharap, semua pihak untuk mendudukkan persolan ini dengan proporsional. “Persoalan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN sudah ada ranahnya. Namun, jangan sampai kita secara mudah melabeli Pak Din radikal dan sebagainya,” tegas Menag Yaqut[] kemenag

RELATED ARTICLES

Presiden Serahkan Zakat, Sekaligus Luncurkan Gerakan Cinta Zakat

KIBLATKU.COM - Presiden Joko Widodo hari ini, Kamis (15/4/2021), menyerahkan zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Istana Negara, Jakarta. Acara tersebut digelar...

BJPH Gelar Public Hearing Layanan Halal Digital

KIBLATKU.COM - Sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas layanan Jaminan Produk Halal (JPH), Badan Penyeleggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama mengadakan...

Masjid Istiqlal Kembali Dibuka SecaraTerbatas, Tak Ada Iftar dan Sahur Bersama

KIBLATKU.COM - Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat kembali mulai dibuka untuk ibadah shalat tarawih pada bulan Ramadan 2021. Namun, untuk mencegah terjadinya penularan...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Doa Hari Ke-5 Bulan Ramadhan

KIBLATKU.COM - Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw telah menjelaskan keutamaan yang tak terhingga bagi puasa pada setiap hari dalam bulan...

Presiden Serahkan Zakat, Sekaligus Luncurkan Gerakan Cinta Zakat

KIBLATKU.COM - Presiden Joko Widodo hari ini, Kamis (15/4/2021), menyerahkan zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Istana Negara, Jakarta. Acara tersebut digelar...

Tingkatan Orang Berpuasa Menurut Imam Ghazali

KIBLATKU.COM - Istilah puasa dala bahasa Arab disebut “as-Shiyaam” atau “as-Shaum” yang berarti “menahan”. Sedangkan menurut yang dikemukakan oleh Syeikh Al-Imam Al-‘Alim...

BJPH Gelar Public Hearing Layanan Halal Digital

KIBLATKU.COM - Sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas layanan Jaminan Produk Halal (JPH), Badan Penyeleggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama mengadakan...

Recent Comments