Saturday, December 4, 2021
Home Kolom Pemberantasan Korupsi Pasca Polemik TWK

Pemberantasan Korupsi Pasca Polemik TWK

Ahmad Tholabi Kharlie (Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

KIBLATKU.COM – Hiruk-pikuk polemik 57 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) telah berakhir pada 30 September 2021. Secara resmi, 57 pegawai KPK tak lagi menjadi bagian dari KPK. Pelbagai upaya hukum dan etik telah dilakukan. Mulai dari pengaduan ke Ombudsman, Komnas HAM, hingga upaya judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Karut-marut ini sebagai konsekuensi atas pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Konstruksi kelembagaan KPK berubah pasca perubahan UU KPK. Salah satunya ihwal alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) yang belakangan melahirkan kegaduhan itu.

Dorongan agar Presiden melakukan intervensi dalam hiruk-pikuk ini bertepuk sebelah tangan. Alih-alih mengembalikan 57 pegawai KPK ke status awalnya sebagai pegawai KPK, Presiden justru menyetujui skema Kepala Kepolisian RI (Kapolri) yang menawarkan kepada 57 bekas pegawai KPK menjadi ASN di institusi Polri.

Rentetan peristiwa yang terjadi sejak tahun 2019 yang dimulai dengan perubahan UU KPK hingga berujung pemecatan 57 pegawai KPK hakikatnya merupakan pilihan politik hukum (legal policy) pembuat undang-undang. Sebagai sebuah pilihan, secara hukum hal tersebut tidaklah menjadi soal. Apalagi, kebijakan tersebut merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang dimiliki pembuat undang-undang.

Wajah baru KPK

Perubahan KPK ini telah menimbulkan reaksi yang beragam di tengah publik. Ada yang pesimistis dengan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun tak sedikit yang meyakini perubahan UU KPK ini akan melahirkan desain pemberantasan korupsi yang lebih sistemik dan terarah.

Pilihan politik hukum pembuat undang-undang (law maker) dalam mendesain kelembagaan KPK, yang tertuang dalam UU No. 19 Tahun 2019, telah melahirkan wajah baru KPK.  Proses politik dan hukum terkait perubahan UU KPK dan dampak turunannya ini juga telah berakhir.

Fakta politik dan hukum atas desain baru KPK ini pada akhirnya tak ada pilihan lain selain harus diterima oleh semua pihak. Realitas ini tentu saja tidak berarti penanda kekalahan, khususnya bagi pihak yang selama ini kritis terhadap perubahan UU KPK, namun sikap ini semata sebagai konsekuensi dari pilihan politik hukum yang dipilih oleh pemerintah.

Di sisi yang lain, wajah baru KPK dengan pelbagai kritik yang menyertainya, menjadi momentum bagi seluruh pemangku kepentingan di internal KPK, baik Dewan Pengawas, Pimpinan KPK, para Penyidik, serta seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan KPK untuk membuktikan kinerjanya dengan baik.

Kritik mengenai integritas pimpinan KPK harus dijawab dengan perbaikan integritas para pimpinannya secara serius dan konkret. Tudingan terjadinya pelemahan di KPK juga harus dijawab dengan kinerja KPK yang tetap tajam kepada koruptor tanpa tebang pilih.

Kekhawatiran pegawai KPK yang kini berstatus menjadi ASN akan menjadikan kerja KPK terkooptasi oleh kekuasaan juga harus dijawab dengan kerja profesional dan imparsial. Tunggakan kasus korupsi yang menyita perhatian publik  juga harus segera dituntaskan secepatnya.

RELATED ARTICLES

Merindukan Pemimpin Perempuan

KIBLATKU.COM - Kehadiran perempuan dalam podium kekuasaan bukan barang baru. Sejarah mencatat Ratu Bilqis sebagai seorang pemimpin pada masa Nabi Sulaiman. Dikenal...

Ada Apa Dengan Sekularisme

KIBLATKU.COM - Kenangan indah itu bernama sekularisme. Bdadari cantik yang diburu banyak orang bukan sekularisme atau tidak sekularisme, tapi ada wilayah tertentu...

Perbandingan Pengelolaan Dana Haji di Negara Serumpun (Indonesia-Malaysia)

KIBLATKU.COM - Memilukan. Itulah kiranya kata yang tepat menggambarkan perasaan calon jamaah haji 2021 yang resmi dibatalkan karena pandemic covid-19. Kesedihan dan...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

MUI Tangsel Gelar Pelatihan Dasar Penelitian Keagamaan

KIBLATKU.COM – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tangsel lewat Komisi Pengkajian dan Penelitiannya mengadakan Pelatihan Dasar Penelitian Keagamaan, Rabu (01/12/2021), yang diselenggarakan...

Saldo Flip Bisa untuk Layani Transfer Uang Ke Lebih Dari 100 Bank

KIBLATKU.COM - Flip, platform pembayaran konsumen terkemuka di Indonesia, resmi menambah fungsi dari fitur Saldo Flip. Para pelanggan Flip kini dapat melakukan...

Pelaku UMK Sebut Sertifikat Halal Dongkrak Penjualan Produk

KIBLATKU.COM - Sertifikat halal sebagai nilai tambah produk mulai dirasakan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Salah satunya yang dirasakan pelaku UMK...

Dekan Syariah & Hukum UIN Jakarta Usul Perbaikan Permendikbudristek PPKS

KIBLATKU.COM – Polemik keberadaan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi turut direspons kalangan...

Recent Comments