Ekonomi Islam

Sederet Kebijakan Ekonomi Berbasis Syariah di Tengah Pandemi Covid-19

KIBLATKU.COM – Sejak awal bulan Maret tepatnya hari Senin tanggal 2, Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus COVID-19. Saat itu, Presiden Joko Widodo mengumumkan ada dua orang Indonesia (WNI)  positif terjangkit virus Corona usai melakukan kontak dengan seorang warga negara Jepang yang juga terinfeksi Corona.

Virus Corona benar-benar merubah dunia, tidak hanya dengan banyak korban yang meninggal, tetapi juga merubah berbagai bidang di kehidupan manusia terkena dampak atas wabah pandemi ini, yaitu bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Kehidupan  keagamaan yang biasanya dilaksanakan di berbagai rumah ibadah kini harus terpaksa dihentikan (dibatasi), bahkan Ka’bah sebagai kiblat umat Islam sempat ditutup dan membatasi jamaah haji tahun ini guna mencegah penyebaran virus Corona.

Bidang yang sangat jelas terlihat terkena imbas dari pandemi ini adalah bidang ekonomi, sehingga memiliki efek yang sangat signifikan bagi perputaran uang. Pemerintah memang telah menetapkan anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp 75 triliun. Anggaran tersebut bagian dari alokasi dana Rp 405,1 triliun dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan. Namun, tetap saja dampak Covid-19 terhadap perekonomian nasional, masih sangat mencemaskan. Termasuk dampaknya terhadap kinerja industri keuangan syariah, mulai dari bank, baitul maal wa tamwil (lembaga keuangan mikro syariah), dan juga bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).

Oleh sebab itu, untuk meminimalisir keberlanjutan dampak Covid-19 tersebut, pemerintah akan merancang strategi pemulihan ekonomi secara menyeluruh, termasuk ekonomi syariah dalam rangka memasuki tatanan baru yang biasa disebut new normal. “Kita sedang menyiapkan agar pemulihan ekonomi dan keuangan juga harus menyentuh ekonomi dan keuangan syariah,” kata Wakil Presiden, Ma’ruf Amin dalam siaran telekonference bersama awak media, Senin (8/6/2020).

Relaksasi Kebijakan Ekonomi

Untuk menyelamatkan ekonomi di tengah pandemi ini, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan relaksasi untuk bank perkreditan rakyat (BPR) dan BPR syariah sebagai bagian dari stimulus lanjutan untuk industri perbankan di tengah pelemahan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK Anto Prabowo menyatakan, ada 4 poin relaksasi yang diberikan untuk BPR-BPRS.

Pertama, BPR dan BPRS dapat membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) umum kurang dari 0,5% (nol koma lima persen) atau tidak membentuk PPAP umum untuk aset produktif dengan kualitas lancar berupa penempatan pada bank lain dan kredit atau pembiayaan dengan kualitas lancar untuk laporan bulanan sejak posisi April 2020.

Kedua, penyediaan dana dalam bentuk Penempatan Dana antarbank (PDAB) untuk penanggulangan permasalahan likuiditas pada BPR dan BPRS dikecualikan dari ketentuan batas maksimum penyaluran kredit (BMPK) atau batas maksimum penyaluran dana (BMPD), maksimal 30% (tiga puluh persen) dari modal BPR-BPRS, untuk seluruh pihak terkait dan tidak terkait. Relaksasi ketentuan ini berlaku sampai dengan 31 Maret 2021.

Ketiga, perhitungan agunan yang diambil alih (AYDA) berdasarkan jangka waktu kepemilikan dapat dihentikan sementara sampai dengan 31 Maret 2021. Selanjutnya BPR/BPRS dapat menggunakan persentase nilai AYDA posisi 31 Maret 2020 sebagai faktor pengurang modal inti dan diharapkan dapat membantu bank memperkuat permodalan yang disebabkan kerugian sebagai dampak Covid-19.

Keempat, BPR dan BPRS dapat menyediakan dana pendidikan, pelatihan dan pengembangan SDM tahun 2020 kurang dari 5 persen dari realisasi biaya SDM tahun sebelumnya.

Kebijakan tersebut, diharapkan seluruh jajaran pemerintah baik di pusat, daerah sampai level kelurahan dan desa untuk bersama bergotong royong menghadapi tantangan ekonomi di tengah pandemi saat ini. Dengan kebijakan ini menumbuhkan harapan sebagaimana pertolongan Allah juga akan selalu hadir untuk hamba-hamba-Nya yang beiman. Sehingga terus berdoa dan berusaha untuk melakukan berbgai hal guna menstabilkan kembali keadaan ekonomi syariah dan ekonomi-ekonomi lainnya. Semoga pandemi ini segera berakhir, sehingga perekonomian tanah air khususnya Lembaga Keuangan Syariah di masyarakat akan kembali seperti semula.[]

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *